Biak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, menyatakan, hadirnya mal pelayanan publik (MPP) yang menyediakan layanan publik secara integrasi, berorientasi pada kepuasan masyarakat.
"Keberadaan MPP sebagai program reformasi birokrasi pemerintahan daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik," kata Bupati Biak Numfor Markus O Mansnembra, di Biak, Senin.
Ia mengharapkan, MPP bisa melayani warga Biak Numfor dalam mengurus berbagai perizinan yang lebih cepat dan tidak berbelit-belit.
Markus menyebut, capaian realisasi kinerja urusan penanaman modal pada 2024 tercatat potensi investasi teridentifikasi mencapai Rp1,36 miliar atau 123 persen.
Sedangkan capaian urusan koperasi usaha kecil menengah, kata dia, di antaranya persentase pertumbuhan UMKM 100 persen.
Untuk pencapaian nilai tambah volume penjualan mikro, lanjut dia, sebesar 100 persen serta koperasi yang aktif 94 persen.
Sementara itu, Wakil Ketua Gabungan Komisi B DPRK Biak Numfor Nicoolas Otto Koo mengakui, sarana prasarana MPP belum memadai sehingga butuh peningkatan untuk melayani masyarakat.
Nicoolas meminta tim anggaran pemerintah daerah perlu mengalokasikan dana untuk perbaikan dan pengadaan sarana prasarana MPP.
Pantauan ANTARA di Mal Pelayanan Publik Biak Kota, hingga pukul 11.40 WIT masih belum ramai dikunjungi warga Biak karena masih terbatas dengan pengurusan perizinan usaha di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemkab Biak sebut mal pelayanan publik sediakan integrasi perizinan
