Timika (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika, Papua Tengah menyebut implementasi Satu Data Indonesia (SDI) dapat meningkatkan akurasi dalam pengambilan kebijakan karena menyediakan data yang berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala BPS Kabupaten Mimika Ouceu Satyadipura di Timika, Kamis, mengatakan pemerintah pusat telah mencanangkan implementasi Satu Data Indonesia yang merupakan salah satu program unggulan, sementara pemerintah daerah juga mengeluarkan peraturan terkait Satu Data Indonesia melalui peraturan bupati dan keputusan bupati.
"Satu Data Indonesia ini sangat penting bukan hanya sebagai seremonial, tetapi untuk menyiapkan satu data yang sama yang akan dipakai oleh seluruh instansi untuk pengambilan kebijakan yang tepat," katanya.
Menurut Ouceu, pada level nasional juga telah terbentuk data pokok sosial ekonomi nasional yang menjadi data dasar untuk menentukan penduduk miskin.
"Dan saat ini seluruh data akan diintegrasikan berdasarkan undang-undang termasuk data registrasi sosial ekonomi dari BPS dan Bappenas data Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial data penggunaan listrik dari PLN, dan data dari BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan," ujarnya.
Terkait itu, pihaknya terus menggalakkan program desa cantik (Desa Cinta Statistik) di Kabupaten Mimika untuk meningkatkan kemampuan desa dalam melakukan pendataan mandiri dan membuat infografis.
"Dengan demikian setiap desa dapat memiliki pencatatan yang rapi dan akurat," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya telah melaksanakan diskusi kelompok terfokus pembinaan statistik sektoral dan standar pelayanan sekaligus pencanangan desa cantik dan pokok statistik.
Sementara itu, Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong mengatakan pihaknya memberikan apresiasi kepada BPS atas kontribusinya dalam menyediakan data yang akurat, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan di daerah.
"Statistik sektoral yang disusun oleh perangkat daerah memiliki peran penting dalam menyusun indikator kinerja daerah serta mengevaluasi pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan," katanya.
