Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berharap pelaksanaan belanja daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dapat segera didorong guna membantu menekan angka deflasi yang sempat tercatat dalam beberapa waktu terakhir.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Setyo Wahyudi, di Jayapura, Selasa (5/8), mengatakan memang berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) secara bulanan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Papua mengalami deflasi sebesar 0,34 persen.
“Sehingga guna mengantisipasi hal tersebut kami harap pemda di kabupaten dan kota dapat mendorong pelaksanaan belanja daerah,” katanya.
Menurut Setyo, pihaknya mengakui bahwa salah satu terjadinya deflasi, dikarenakan adanya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sehingga kini dana-dana terfokus pada proses tersebut.
“Kami menilai, kepastian kepemimpinan yang memberikan situasi tersebut sehingga usai PSU nanti diharapkan mampu membawa arah pembangunan ke situasi yang lebih baik, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Dia menjelaskan sejumlah dana pemerintah, baik dari pusat maupun APBD, saat ini masih dalam tahap proses lelang atau belum sepenuhnya dicairkan. Kondisi ini dinilai turut mempengaruhi perputaran uang di masyarakat dan berdampak pada rendahnya daya beli warga.
Kepala BPS Papua Adriana Helena Carolina mengatakan berdasarkan data IHK Provinsi Papua secara year on year pada Juli 2025 sebesar 1,40 persen. Sedangkan untuk IHK secara month to month pada Juli Bumi Cenderawasih tersebut mengalami deflasi sebesar 0,34 persen.
“Di mana komoditas yang dominan memberikan sumbangan deflasi m-to-m pada Juli 2025, antara lain tarif angkutan udara, ikan tuna, ikan cakalang, daging ayam ras, ikan kawalina, bawang putih, ikan teri, jeruk nipis, pepaya, ikan salam, dan sabun detergen bubuk,” katanya lagi.
