Pemprov Papeg dorong kajian lingkungan hidup strategis di RPJMD

Rabu, 9 Juli 2025 16:35 WIB

Penjabat Sekda Papua Pegunungan Wasuok D Siep saat memimpin rapat kick off KLHS RPJMD Papua Pegunungan 2025-2030 di ruang rapat Kantor Gubernur Papua Pegunungan. ANTARA/HO-Humas Pemprov Papua Pegunungan

Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan (Papeg) melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan mendorong kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS pada rencana pembangunan jangkah menengah daerah (RPJMD) 2025-2030.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Pegunungan Wasuok D Siep di Wamena, Rabu, mengatakan KLHS pada RPJMD amanat dari peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.

“Kami sampaikan bahwa KLHS bukan sekadar pelengkap melainkan usulan penting untuk memastikan pembangunan yang dilaksanakan benar-benar berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,” katanya pada pembukaan rapat kick off KLHS RPJMD Papua Pegunungan tahun 2025-2030.

Menurut Pj Sekda, KLHS RPJMD merupakan wujud pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat di Papeg.

“KLHS RPJMD sebagaimana diketahui bersama adalah suatu proses sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan akan dapat mengidentifikasi dampak lingkungan dan merumuskan langkah-langkah mitigasi yang tepat,” ujarnya.

Dia mengharapkan kegiatan KLHS RPJMD dapat menjadi daya dukung bagi terselesaikan nya masalah pembangunan yang akan dilaksanakan di Papeg.

“Kami juga harap kajian ini dapat menjadi media dan menambah pemahaman masyarakat dalam proses rencana pembangunan yang akan dilaksanakan ke depan,” katanya.

Dia menambahkan penyusunan KLHS RPJMD membutuhkan komitmen dan kerja keras pemerintah daerah dan semua pihak terkait pembangunan yang harus memikirkan masalah lingkungan.

“Kami berharap melalui acara kick off dapat memperoleh pemahaman yang sama mengenai pentingnya KLHS dalam pembangunan berkelanjutan. Memperkuat koordinasi dan sinergi antara OPD serta pemangku kepentingan lainnya, serta menghasilkan KLHS RPJMD yang berkualitas, komprehensif dan implementatif,” ujarnya.