Pemprov: Tahap awal Sekolah Rakyat telah berjalan Papua Pegunungan

Senin, 4 Agustus 2025 18:11 WIB

Kepala Dinsos PP dan PA Papua Pegunungan Yanius Y Telenggen saat diwawancarai sejumlah wartawan di Wamena.ANTARA/Yudhi Efendi

Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PP dan PA) setempat menyebut tahapan awal Sekolah Rakyat telah berjalan.

Hal ini menyusul Kampung Irliga, Distrik Bpiri, Kabupaten Jayawijaya, yang akan menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat telah ditinjau oleh pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI.

Kepala Dinsos PP dan PA Papua Pegunungan Yanius Y Telenggen di Wamena, Senin, membenarkan pihak kementerian terkait telah datang dan melihat lokasi yang akan dibangun Sekolah Rakyat.

“Kami belum mendapatkan informasi terkini hasil pemantauan tersebut. Misalnya, hasilnya mereka mendukung maka tahapan awal pembangunan Sekolah Rakyat akan berlanjut,” katanya.

Menurut dia, tahapan pembangunan Sekolah Rakyat di Papua Pegunungan adalah penentuan lokasi. Kebetulan lokasinya telah ada, selanjutnya pemantauan langsung dari kementerian teknis untuk menyetujuinya atau tidak.

“Seandainya semua berjalan baik, maka kami akan mendorong segera diterbitkan sertifikat tanah untuk menjadi landasan hukum pembangunan ke depan,” ujarnya.

Dia menjelaskan setelah sertifikat di atas lahan seluas tujuh hektare selesai diterbitkan, maka pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis akan melakukan kajian lingkungan hidup.

“Setelah kajian lingkungan hidup berjalan baik maka akan diusulkan ke pemerintah pusat untuk menurunkan anggaran pembangunan Sekolah Rakyat,” katanya.

Pihaknya berharap prosesnya berjalan cepat sehingga pembangunan Sekolah Rakyat sebagai percontohan di Papua Pegunungan segera berjalan dalam tahun ini.

“Kami tahu manfaatnya sangat besar dengan adanya Sekolah Rakyat dalam membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan generasi muda Indonesia, khususnya Papua Pegunungan, yang dikategorikan ekonomi lemah. Kami berharap pembangunan dapat dilakukan tahun ini, sehingga segera dioperasikan,” ujarnya.