Wamena (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN RI sosialisasi dan mendorong peran pemerintah daerah dalam lima program prioritas di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, mulai dari penanganan stunting hingga membangun keluarga berkualitas.
Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Papua Charles Brabar dalam keterangan tertulis di Wamena, Jumat, mengatakan pihaknya melakukan kegiatan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, untuk menjelaskan mengenai perubahan yang terjadi di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN).
"Dulu namanya BKKBN, saat ini telah berubah menjadi Kemendukbangga sehingga masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Papua Pegunungan pun harus mengetahuinya supaya bersama-sama mensukseskan lima program prioritas," katanya.
Adapun wilayah kerja Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Papua meliputi Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan.
Menurut dia, lima program prioritas tersebut yakni Gerakan Orang Rua Asuh Cegah stuntng (Genting), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (Gati), Lansia Berdaya (Sidaya), SuperApps tentang keluarga.
"Saat ini kami fokus mengenai masalah stunting, kemiskinan ekstrem serta masalah inflasi, dimana program tersebut harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Harus beririsan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya atau delapan kabupaten lain di Papua Pegunungan, sehingga sasaran yang ingin dicapai terwujud," ujarnya.
Dia menjelaskan program prioritas dari Kemendukbangga/BKKBN harus dapat dikoneksikan dengan program pemerintah daerah dalam hal ini visi misi kepala daerah.
"Kami tekankan kepada pimpinan organisasi perangkat daerah OPD di Kabupaten Jayawijaya maupun delapan kabupaten lain, supaya program kementerian dalam dikolaborasikan dengan program daerah sehingga sasaran yang ingin dicapai terwujud," katanya.
Pihaknya akan memantapkan kolaborasi program Kemendukbangga/BKKBN dengan program pemerintah daerah melalui pertemuan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayawijaya.
"Kami akan berdiskusi dengan Bappeda untuk melihat peta jalan kependudukan, sehingga apa yang disampaikan saat ini kepada OPD terkait semua terkolaborasi dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati Jayawijaya," ujarnya.
