Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa setempat menerapkan e-katalog versi 6 untuk transparansi sekaligus menciptakan kompetisi harga yang sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa di daerah itu.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua, Debora Salosa di Jayapura, Senin, mengatakan peralihan dari e-katalog versi 5 ke versi 6 telah mulai diberlakukan secara bertahap, meski masih dalam tahap kurasi dan penyesuaian.
“Dalam versi terbaru, seluruh mekanisme dari pemilihan hingga pencairan anggaran dilakukan dalam sistem, termasuk kewajiban pembayaran pajak. Dengan begitu prosesnya lebih transparan,” katanya.
Menurut Debora, perbedaan mendasar pada versi terbaru terletak pada kewajiban pelaku usaha untuk lebih taat pajak sehingga seluruh proses dapat dipantau secara jelas dan akuntabel.
“Pada versi terbaru ini para pelaku diajak untuk lebih taat pajak sehingga semua proses dilakukan secara transparan,” ujarnya.
Dia menjelaskan untuk itu para pelaku usaha diminta melakukan pendaftaran ulang serta menginput kembali produk yang ditawarkan, sebab data pada versi 5 tidak otomatis pindah ke versi 6.
“Kami mengimbau para pelaku usaha wajib mendaftar dan membuat akun baru karena produk yang ada di versi 5 tidak otomatis pindah ke versi 6,” katanya.
Dia menambahkan karena mulai tahun depan akan dibentuk harga acuan melalui sistem tersebut, sehingga harga produk yang masuk dari wilayah Papua dapat lebih terukur dan kompetitif.
