Komnas HAM Papua sebarluaskan wawasan HAM bagi mahasiswa Uncen Jayapura

Rabu, 29 Oktober 2025 21:59 WIB

Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits Ramandey (kanan) saat memberikan materi kepada mahasiswa Fakultas FISIP, Uncen di Jayapura, Rabu (29/10/2025) (ANTARA/Ardiles Leloltery)

Kami ingin ada slogan dan semboyan tentang konflik

Jayapura (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Perwakilan Papua menyebarluaskan wawasan HAM bagi mahasiswa Fakultas FISIP, Universitas Cenderawasih (Uncen), Jayapura, Rabu.

Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits Ramandey dalam kegiatan join lecture untuk mata kuliah pembangunan politik dan sosiologi politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Uncen, Rabu, mengatakan kampus menjadi sebuah pusat studi konflik dan rekonsiliasi serta menjadi tempat membangun peradaban nilai sehingga mahasiswa harus menjadi pusat peradaban untuk perubahan.

"Dengan demikian mahasiswa harus diperkuat dengan pemahaman teoretis tetapi juga implikasi faktual," katanya.

Menurut Ramandey, pihaknya menganggap penting menyebarluaskan wawasan HAM bagi mahasiswa karena selain pendekatan dari aspek teoritis, yuridis tetapi juga studi kasus seperti penangan konflik, penyelesaian konflik hingga bagaimana merubah konflik menjadi sebuah konsensus harus diperkuat bagi mahasiswa.

"Artinya mahasiswa diminta untuk bisa membaca fenomena sosial dan gejala konflik yang timbul seperti yang saya ini terjadi yakni semakin masif operasi TNI di Papua," ujarnya.

Dia menjelaskan mahasiswa menjadi agen penyeimbang dalam demokrasi dan perubahan politik sehingga kegiatan join lecture untuk mata kuliah pembangunan politik dan sosiologi politik yang mengusung tema "Keseimbangan Antara Konflik dan Konsensus" menjadi salah satu cara untuk melakukan penyeimbangan.

"Dan melalui kegiatan ini kami ingin supaya ada slogan atau semboyan tentang konflik," katanya.

Akademisi Uncen Renidha Torobi mengatakan program ini akan meningkatkan Indeks Kinerja Utama (IKU) baik dari dari mata kuliah, fakultas bahkan universitas.

"Jadi kegiatan ini harus dilaksanakan karena dalam mata kuliah pembangunan politik dan sosiologi politik yang terdapat pokok bahasan konflik dan konsensus," katanya.