Gubernur Papua tegaskan tidak ada izin baru buka lahan sawit

Jumat, 2 Januari 2026 08:32 WIB

Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri saat memberikan refleksi akhir tahun 2025 bertempat ruang rapat Kantor Gubenur Papua, Kota Jayapura. ANTARA/Qadri Pratiwi

Jayapura (ANTARA) - Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menegaskan pihaknya tidak akan mengeluarkan izin baru pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit, terutama yang berpotensi merusak struktur tanah dan lingkungan hidup di Bumi Cenderawasih.

"Saya minta ini diluruskan dan ditulis dengan baik sehingga apa yang saya sampaikan ini adalah arahan Presiden kepada kami para gubernur dan bupati, di mana bukan memerintahkan pembukaan kebun sawit baru, melainkan peralihan fungsi lahan," katanya di Jayapura, Kamis.

Menurut Mathius, pihaknya berharap pernyataannya terkait kebijakan perkebunan kelapa sawit tidak dipelintir karena sikap pemerintah daerah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto kepada para gubernur dan bupati.

"Untuk itu, kebijakan Pemerintah Provinsi Papua saat ini berfokus pada penataan ulang perkebunan sawit yang telah memiliki izin, terutama perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban sesuai ketentuan," ujarnya.

Dia menjelaskan perusahaan yang tidak aktif dan tidak memenuhi kewajiban akan dievaluasi dan izinnya dicabut.

"Hingga tahun 2025 sudah ada izin yang kami cabut karena tidak membayar kewajiban dan saya sudah perintahkan kepala dinas untuk segera ditindaklanjuti," katanya.

Dia menambahkan lahan bekas perkebunan sawit yang izinnya dicabut tidak akan dialihkan kembali untuk pengembangan sawit, melainkan diarahkan ke komoditas lain yang lebih ramah lingkungan, seperti kakao, sejalan dengan program Kementerian Pertanian.

"Saya mendapatkan bantuan bibit kakao dari Menteri Pertanian. Lahan-lahan PTP yang sudah lama tidak dikerjakan akan dimanfaatkan untuk peremajaan, bukan untuk membuka sawit baru yang berisiko merusak tanah," ujarnya.

Selain itu, Gubernur Mathius juga mewajibkan perusahaan sawit yang masih beroperasi untuk membangun pabrik pengolahan di Papua sehingga tidak lagi mengirim minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) ke luar daerah.

"Saya wajibkan perusahaan sawit yang sudah ada untuk membangun pabrik di sini agar ada nilai tambah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Papua," katanya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Gubernur tegaskan tidak ada izin baru pembukaan kebun sawit di Papua