Pemprov Papua targetkan sagu jadi penggerak ekonomi kerakyatan di 2026

Jumat, 20 Februari 2026 17:28 WIB

Gubernur Papua Mathius D Fakhiri saat berbincang-bincang dengan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Provinsi Papua serta instansi terkait lainnya di ruangan kerja Gubernur Papua, Kota Jayapura, Kamis (19/2). (ANTARA/HO- Pemprov Papua)

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM setempat menargetkan komoditas sagu menjadi salah satu penggerak ekonomi kerakyatan di 2026 melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dari hulu hingga hilir.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Provinsi Papua Jimmy A.Y. Thesia di Jayapura, Jumat, mengatakan pengembangan sagu diarahkan untuk memperkuat produksi, pengolahan, hingga pemasaran agar mampu menembus pasar internasional.

“Inisiatif ini berawal dari pertemuan kami dengan pelaku usaha olahan sagu yang produknya sudah memiliki pasar. Namun kami tidak bisa hanya melihat dari sisi pasar, melainkan harus dari hulu sampai hilir, mulai dari ketersediaan bahan baku, proses produksi, hingga bisnis proses dan inkubator usahanya,” katanya.

Menurut Jimmy, sagu merupakan komoditas unggulan yang telah lama tumbuh secara alami di Papua dan memiliki keunggulan regenerasi yang cepat.

"Selama ini kerja antar OPD masih berjalan parsial sehingga diperlukan satu tema besar agar setiap OPD memiliki peran yang jelas, mulai dari sektor perkebunan dan pertanian untuk penyediaan bahan baku, perindustrian dan perdagangan untuk pengolahan dan pemasaran, hingga koperasi dan UKM untuk penguatan kelembagaan pelaku usaha," ujar dia.

Ia mengatakan dari sisi legalitas usaha, pihaknya memastikan pemerintah daerah telah menyiapkan layanan sertifikasi, perizinan, dan legalitas bagi usaha mikro, kecil, dan menengah secara gratis.

“Semua sudah kami siapkan agar pelaku UMKM sagu bisa naik kelas dan memiliki daya saing,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pasar ekspor yang mulai dijajaki antara lain Jepang, Australia, dan Jerman.

“Kami melihat ada celah antara kapasitas produksi dan kebutuhan mitra. Ini peluang besar yang harus segera ditindaklanjuti tahun ini,” ujar dia.