Pemprov Papua mulai sinkronkan program infrastruktur terintegrasi hindari tumpang tindih

Selasa, 24 Februari 2026 08:10 WIB

Kawasan Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura pada siang hari (ANTARA/Qadri Pratiwi)

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mulai menyinkronkan program pembangunan infrastruktur antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, agar berjalan terintegrasi dan tidak tumpang tindih.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Christian Sohilait di Jayapura, Senin, mengatakan dalam pembahasan tersebut pihaknya melibatkan lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sektor infrastruktur, yakni Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Perumahan, Kominfo, dan SDM.

"Sinkronisasi ini penting dilakukan agar jelas pembagian peran, mana yang dikerjakan balai pusat, mana provinsi, dan mana kabupaten atau kota,” katanya.

Tanpa koordinasi yang baik, lanjutnya, akan berpotensi terjadi duplikasi program maupun ketidaksinambungan pembangunan.

"Hasil forum tersebut akan menjadi bahan pembahasan lanjutan dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Program yang telah disepakati akan diusulkan masuk dalam dokumen perencanaan nasional agar memperoleh dukungan anggaran," ujarnya.

Selain mencegah tumpang tindih, kata dia, sinkronisasi juga diarahkan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah di Papua.

"Pembangunan jalan, jembatan, dan sarana pendukung lainnya, diharapkan saling terhubung sehingga mampu membuka akses daerah yang masih terisolasi," kata Christian.

Dia menambahkan perencanaan yang terintegrasi akan memastikan pembangunan infrastruktur mendukung akses transportasi, distribusi barang, serta peningkatan pelayanan publik.

"Forum ini juga menjadi kesempatan bagi kepala daerah untuk menyampaikan prioritas pembangunan di wilayah masing-masing agar selaras dengan rencana provinsi dan pusat," ujar Pj Sekda Papua Christian Sohilait.