Gubernur Papua ajak MRP kawal pembangunan daerah

Kamis, 7 Mei 2026 11:54 WIB

Gubernur Papua Mathius D Fakhiri saat melakukan pertemuan dengan MRP bertempat Gedung MRP, Kota Jayapura, Papua, Rabu (6/5). (ANTARA/Qadri Pratiwi)

Jayapura (ANTARA) - Gubernur Papua Mathius D Fakhiri mengajak Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk bersama-sama mengawal pembangunan dan investasi daerah guna memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat, khususnya orang asli Papua (OAP).

"Kami berkomitmen menjalankan pemerintahan yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Papua," katanya disela-sela kunjungan ke kantor MRP di Jayapura, Rabu.

Menurut Fakhiri, sinergi antara pemerintah daerah dan MRP menjadi kunci menjaga stabilitas sosial sekaligus mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis.

“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan MRP menjadi fondasi penting dalam mengawal berbagai program strategis daerah, termasuk peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, serta pembangunan infrastruktur yang merata guna mewujudkan Papua Cerah,” ujarnya.

Dia menjelaskan pihaknya juga menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan MRP terhadap arah kebijakan Pemerintah Provinsi Papua.

"MRP memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa pembangunan, program strategis nasional dan investasi dapat berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat Papua,” katanya lagi.

Dia menambahkan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap masukan dari MRP, termasuk berbagai persoalan yang dihadapi lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya.

"Dengan dukungan resmi dari MRP, Pemerintah Provinsi Papua dinilai memiliki landasan yang lebih kuat dalam menjalankan program prioritas pembangunan sekaligus memastikan setiap kebijakan tetap selaras dengan nilai budaya dan kebutuhan masyarakat setempat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua MRP Nerlince Wamuar mengatakan dukungan lembaganya tidak hanya bersifat simbolis, tetapi disertai komitmen untuk ikut mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat Papua.

"Komunikasi dan dialog antara pemerintah daerah dan MRP perlu terus diperkuat agar aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan baik dalam setiap proses pengambilan kebijakan," katanya.

Menurut Nerlince, dialog berkelanjutan perlu dilakukan sehingga aspirasi masyarakat tetap tersalurkan secara baik dalam setiap proses pengambilan keputusan.

"Kami berharap pertemuan tersebut menjadi awal penguatan hubungan kelembagaan yang lebih solid demi mendorong pembangunan Papua yang adil, berkelanjutan, dan berdaya saing,"ujarnya.