Gubernur Papua tetapkan Depapre sebagai distrik berbasis perikanan lanjutan

Jayapura (ANTARA) - Gubernur Papua Matius D Fakhiri menetapkan Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, sebagai kawasan berbasis perikanan lanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

"Penetapan tersebut disampaikan saat kami melakukan tatap muka bersama ondoafi dan masyarakat," katanya setelah melakukan pertemuan di Kampung Waiya, Distrik Depapre di Jayapura, Rabu.

Dalam pertemuan tersebut, pihaknya menyampaikan pengembangan Depapre dilakukan pemerintah tidak akan menghilangkan hak kepemilikan tanah masyarakat adat.

“Pemerintah tidak memiliki hak atas tanah itu, kami hanya membuka akses pembangunan sehingga tanah tetap menjadi milik masyarakat,” ujarnya.

Dia menjelaskan pengembangan Depapre sebagai distrik berbasis perikanan lanjutan mencakup pembangunan infrastruktur pendukung, seperti dermaga kampung, jembatan menuju laut, serta kawasan kampung nelayan yang terintegrasi.

"Kami sangat memberikan apresiasi atas dukungan ondoafi dan masyarakat Depapre yang terbuka terhadap pembangunan tanpa mengabaikan nilai-nilai adat dan sejarah setempat," katanya.

Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pembelian tanah dalam setiap proyek pembangunan, melainkan fokus menghadirkan program yang manfaatnya kembali kepada masyarakat.

“Kami tidak membeli tanah, karena itu akan menghilangkan hak masyarakat. Pemerintah hanya masuk dengan program pembangunan,” ujarnya.

Dia berharap, masyarakat menjaga dan mengawasi jalannya pembangunan agar tetap berjalan sesuai tujuan serta memberikan manfaat jangka panjang.

"Sehingga kami menargetkan Depapre bakal menjadi sentra ekonomi berbasis kelautan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membuka lapangan kerja baru di wilayah pesisir," katanya.

Pewarta : Qadri Pratiwi
Editor: Hendrina Dian Kandipi
COPYRIGHT © ANTARA 2026