#DANA OTSUS DI TANAH PAPUA

Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (KEPPOK) Papua menyebut pendataan orang asli Papua (OAP) secara akurat penting untuk mendukung pembangunan afirmasi yang tepat sasaran di Tanah ...

Gubernur Papua Mathius DFakhiri meminta pemerintah kabupaten dan kota di wilayah itumempercepat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) agar penyaluran tahap ...

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Pegunungan (Papeg) mendorong penggunaan dana otonomi khusus atau otsus untuk merelokasi rumah warga terbakar pasca-konflik antarsuku di Wamena, Kabupaten ...

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk meminta seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua menerapkan lima prinsip dalam tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) agar manfaatnya dirasakan secara nyata ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan melalui Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan setempat memanen sayur mayur seluas 4 hektare di Kampung Hubikosi, Distrik Hubikosi, Kabupaten ...

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Setyo Budiyanto meminta kepala daerah di Tanah Papua segera mengimplementasikan 18 langkah strategis untuk meningkatkan tata kelola dana Otonomi Khusus ...

Wakil Gubernur Papua Aryoko A.F. Rumaropen menilai Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Tata Kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) di wilayah Papua harus mampu memperkuat tata kelola pemerintahan ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan urgensi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) di Papua sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola ...

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong pembangunan kantor organisasi perangkat daerah (OPD) di empat daerah otonom baru (DOB) di Tanah Papua agar didukung oleh APBN. ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakanpenguatan tata kelola pemerintahan masih menjadi kunci untuk mencegah praktik korupsi di Provinsi Papua, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah, ...