Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua harus berpedoman pada prinsip 5T, yakni tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat ...
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta seluruh kepala daerah di Papua mempercepat tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus), untuk ...
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyiapkan basis data Orang Asli Papua (OAP) guna mendukung penyusunan kebijakan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua secara lebih tepat sasaran. ...
Gubernur Papua Pegunungan John Tabo meminta kepala daerah di delapan kabupaten di provinsi itu agar mempercepat pendataan penduduk orang asli Papua (OAP)sampai 8 Agustus 2026. “Kami ...
Gubernur Papua Selatan meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera menetapkan alokasi penggunaan anggaran dari dana otonomi khusus (Otsus) maupun dana tambahan infrastruktur (DTI). ...
Gubernur Papua Matius D Fakhiri menyebut pengembalian dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp12,69 triliun dari pemerintah pusat merupakan salah satu upaya dalam mempercepat pembangunan, khususnya di ...
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengharapkan penggunaan dana otonomi khusus atau otsus tahun 2026 di Tanah Papua harus transparan sehingga peruntukannya dapat diketahui oleh masyarakat. ...
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua menyebutkan penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) di wilayah Papua pada triwulan I 2026 telah mencapai Rp826,32 miliar atau 10,76 persen dari ...
"Kunci perdamaian Papua berada di tangan para tokoh adat, sebagai pemuka masyarakat dan 'raja-raja bumi' di Tanah Papua," kata Kepala Suku Besar Wikaya, Kabupaten Keerom, Herman ...
Rasa haru dan bangga terlihat di wajah pria paruh baya Ferkolius Manggombo (51), ketika menerima bantuan paket peralatan kerajinan untuk membuat suvenir dari dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua 2025 ...