#DANA OTSUS DI TANAH PAPUA

Wakil Gubernur Papua Aryoko A.F. Rumaropen menilai Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Tata Kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) di wilayah Papua harus mampu memperkuat tata kelola pemerintahan ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan urgensi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) di Papua sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola ...

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong pembangunan kantor organisasi perangkat daerah (OPD) di empat daerah otonom baru (DOB) di Tanah Papua agar didukung oleh APBN. ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakanpenguatan tata kelola pemerintahan masih menjadi kunci untuk mencegah praktik korupsi di Provinsi Papua, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah, ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan (Papeg) menargetkan pendataan penduduk di delapan kabupaten daerah itu berakhir pada 8 Agustus 2026. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dalam ...

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah di Tanah Papua segera menyelesaikan penyusunan dan penyampaian Rencana Anggaran Program (RAP) penggunaan Dana Otonomi ...

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua harus berpedoman pada prinsip 5T, yakni tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat ...

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta seluruh kepala daerah di Papua mempercepat tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus), untuk ...

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyiapkan basis data Orang Asli Papua (OAP) guna mendukung penyusunan kebijakan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua secara lebih tepat sasaran. ...

Gubernur Papua Pegunungan John Tabo meminta kepala daerah di delapan kabupaten di provinsi itu agar mempercepat pendataan penduduk orang asli Papua (OAP)sampai 8 Agustus 2026. “Kami ...