#KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI

Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI mendorong adanya kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya, Papua Pegunungan untuk mengembangkan koperasi rakyat di daerah tersebut. Menteri ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan (Papeg) mendorong pembangunan jembatan penyeberangan sungai di wilayah setempat guna membantu meningkatkan transportasi dan ekonomi masyarakat. ...

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI memperkuat visi misi Indonesia Emas pada tahun 2045 di wilayah Papua Pegunungan guna mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI maju dan ...

Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menyatakan data kependudukan memengaruhi fiskal daerah atau keuangan pemerintahan daerah, yang diperoleh melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan memastikan memiliki rancangan peraturan daerah provinsi (Raperdasi) dan rancangan daerah khusus (Raperdasus) tentang larangan perang suku untuk ...

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong pembangunan kantor organisasi perangkat daerah (OPD) di empat daerah otonom baru (DOB) di Tanah Papua agar didukung oleh APBN. ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan mendukung tamatan SMA-SMK di delapan kabupaten daerah setempat memperoleh beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi atau ADikdari Kementerian Pendidikan ...

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menawarkan strategi Papua Pacific Gateway kepada Menteri Luar Negeri Sugiono sebagai upaya memperkuat peran Papua dalam mendukung diplomasi Indonesia di kawasan ...

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI disertai dana insentif sebesar Rp2 miliar atas capaian kinerja di bidang pembangunan daerah, ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan (Papeg) menargetkan pendataan penduduk di delapan kabupaten daerah itu berakhir pada 8 Agustus 2026. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dalam ...