#KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Setyo Budiyanto meminta kepala daerah di Tanah Papua segera mengimplementasikan 18 langkah strategis untuk meningkatkan tata kelola dana Otonomi Khusus ...

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj)Mochamad Irfan Yusuf meminta tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Provinsi Papua terus dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel, sebagai ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sebanyak 70 kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Papua senilai Rp5,71 miliar hingga kini belum dikembalikan karena masih dikuasai pihak yang ...

Wakil Gubernur Papua Aryoko A.F. Rumaropen menilai Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Tata Kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) di wilayah Papua harus mampu memperkuat tata kelola pemerintahan ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan urgensi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) di Papua sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyatakan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua masih berada dalam kategori rentan korupsi, sehingga perlupenguatan ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakanpenguatan tata kelola pemerintahan masih menjadi kunci untuk mencegah praktik korupsi di Provinsi Papua, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah, ...

Satuan Tugas atau Satgas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah V mengharapkan pencegahan korupsi di wilayah Papua Pegunungan (Papeg) dapat lebih optimal. ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V menyebut pencapaian indeks pencegahan korupsi di Papua Pegunungan masih sangat rendah, berada di angka 1,67 ...

Upaya pemberantasan korupsi di Provinsi Papua terus menjadi perhatian berbagai pihak, terutama aparat penegak hukum dan pemerintah daerah yang berkomitmen menciptakan tata kelola pemerintahan bersih, ...