Kementerian Dalam Negeri mengharapkan program Indonesia emas tahun 2045 dapat diterjemahkan dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dalam ...
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Pegunungan (Papeg) mengharapkan program kerja di daerah itu mulai dari kabupaten hingga provinsi sejalan dengan arahan ...
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua tidak membuka penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2026sebagai upaya mengendalikan beban belanja pegawai yang masih tinggi. Gubernur Papua ...
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk meminta pemerintah daerahdi Provinsi Papua untuk mengendalikan belanja pegawai guna menjaga kesehatan fiskal daerah,. "Kami telah menetapkan batas ...
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengharapkan pembangunan di segala bidang dapat lebih merata di Indonesia, khususnya di Papua ...
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendorong implementasi Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda di Papua Pegunungan guna ...
Kementerian Dalam Negeri menyatakan kegiatanmusyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbangtingkat provinsi wajib dihadiri kepala daerah, baik itu gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil ...
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan terus mendorong kelompok rentan setempat untuk terlibat dalam berbagai pembangunan di daerah ini. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ...
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya, Papua Pegunungan mendorong percepatan pembangunan terarah tahun 2027. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasis Daerah (Bapperida) Kabupaten ...
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua segera mengajukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua 2025–2029 kepada DPR Papua untuk dibahas dan ditetapkan sebagai peraturan daerah. ...