Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengharapkanBadan Khusus Percepatan Pembangunan Papua (BKP3) yang akan dibentuk mengadopsi program pencegahan korupsi yang ...
Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani mengatakan pengesahan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua merupakan ...
UU Otsus Papua yang telah disetujui DPR RI untuk disahkan dalam Rapat Paripurna pada Kamis (15/7) lalu mengamanatkan pembentukan sebuah badan khusus dalam rangka percepatan pembangunan di Papua. ...
Rancangan Undang-undang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (Otsus Papua) resmi disahkan menjadi Undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna di DPR RI, ...
Peraturan perundang-undangan baru yang mengatur terkait otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat akhirnya disetujui untuk disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini setelah Rapat ...
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Cahyo Pamungkas mengatakan peraturan turunan UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus memperkuat peran dan kewenangan gubernur untuk memaksimalkan ...
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat tiga bentuk kebijakan afirmasi dalamrevisi untuk pembaruan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pertama ...
Anggota DPR RI Yan P. Mandenas menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua mengatur hak pendidikan dan kesehatan ...
Ketua Gerakan Merah Putih (GMP) Kabupaten Teluk Wondama, Moses Ramar menyatakan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua telah membawa banyak kebaikan dan perubahan untuk kehidupan masyarakat asli di provinsi ...
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Otonomi Khusus Papua Guspardi Gaus meminta pemerintah melibatkan berbagai kementerian/lembaga dalam pembahasan RUU Otsus Papua untuk ...