#PERDA MIRAS

Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Biak Numfor, Papua, mendukung keputusan Bupati Thomas Ondy menghentikan peredaran minuman keras beralkohol dalam rangka ...

Legislator anggota DPR Papua Wilhelmus Pigai meminta semua pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota di wilayah itu mendukung penuh kebijakan larangan peredaran minuman ...

Kepolisian Resor Jayapura, Papua, Senin (29/6) memusnahkan 600 botol minuman keras atau biasa disebut miras dari berbagai jenis hasil sitaan periode Januari hingga Juni ...

Wakil Bupati (Wabup) Jayapura, Papua Roberth Djoenso mempersilahkan jajaran legislatif di wilayahnya untuk mengevaluasi peraturan daerah (perda) mengenai penertiban minuman ...

Pemimpin Gereja Katolik Keuskupan Timika Mgr John Philip Saklil Pr meminta pemerintah daerah setempat menuntaskan penanganan persoalan minuman beralkohol yang dinilai telah ...

Di hari terakhirnya sebagai wakil rakyat di DPRD Mimika, Papua, periode 2009-2014 menetapkan APBD tahun anggaran 2015 senilai Rp2,235 triliun dalam sidang paripurna yang ...

Kaum perempuan dan aktivis lembaga swadaya masyarakat meminta Pemkab Biak Numfor dan DPRD mengkaji ulang peraturan daerah tentang tempat penjualan minuman keras ...

Dinas Pendapatan daerah (Dispenda) Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, mengoptimalkan punggutan retribusi tempat penjualan minuman beralkohol untuk meningkatkan penerimaan ...

Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua, dalam waktu dekat akan merevisi Perda Nomor 5 tahun 2007 tentang Larangan Memasukkan, Menjual, Mengedarkan dan Mengonsumsi Minuman Keras ...

Seratusan warga yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa Papua menggelar unjuk rasa di DPRP, guna mendesak penghentian peredaran minuman keras, karena cukup ...