#TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, UKM, dan Transmigrasi (Disnaker) setempat melatih 50 pelaku UMKM untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan ...

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menindaklanjuti temuan terkait pengelolaan aset dan kepatuhan administrasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ...

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Pegunungan mendorong peningkatan pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Ketua DPR Papua Pegunungan ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan keuangan 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua dalam sidang ...

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. ...

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Papua mengajak pelaku usaha di daerah setempat untuk mulai mempersiapkan diri masuk ke pasar modal sebagai salah satu alternatif pendanaan guna memperkuat ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pengelolaan keuangan serta aset daerah otonomi baru (DOB) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola ...

PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Papua menyetorkan dividen sebesar Rp2,68 miliar kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua sebagai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dari hasil ...

PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Papua menyetorkan dividen sebesar Rp2,68 miliar kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua sebagai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dari hasil ...

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta seluruh kepala daerah di Papua mempercepat tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus), untuk ...