Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi Papua menyatakan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) belum menanggapi usulan penundaan penerapan sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam seleksi CPNS 2014.
"Kemarin saya di Jakarta dalam rangka rapat penerimaan IPDN, jadi saya koordinasi dengan Menpan RB terkait surat Gubernur Papua, tapi ternyata belum ada tanggapan positif," kata Kepala Badan Kepegawaian daerah (BKD) Provinsi Papua Charles Kambuaya, di Jayapura, Senin.
Pada 28 Agustus 2014, Gubernur Papua Lukas Enembe menyurati Kemenpan RB, meminta penundaan penerapan CAT dalam seleksi CPNS di Provinsi Papua.
Gubernur meminta penundaan karena meyakini masyarakat Papua belum siap mengikuti tes CPNS dengan metoda CAT.
Papua menghendaki seleksi CPNS 2014 masih dengan metoda manual sambil mempersiapkan penerapan CAT pada seleksi tahun berikutnya, terutama fasilitas komputer berjaringan internet.
Charles mengatakan, dari koordinasi lisan dengan pejabat Kemenpan RB itu diketahui bahwa usulan tersebut baru akan dibahas dengan panitia seleksi nasional (panselnas) CPNS.
"Jadi, mereka masih cari waktu untuk membahasnya, dan kita masih menunggu. Surat sudah masuk (di Kemenpan RB) tanggal 28 Agustus, harusnya sudah ada jawaban, tapi ternyata belum," ujarnya.
Dengan demikian, Pemprov Papua belum membuka pendaftaran seleksi CPNS 2014 karena masih menunggu jawaban Kemenpan RB atas surat resmi Gubernur Papua.
Bahkan, seleksi CPNS di Provinsi Papua rentan menimbulkan masalah disertai dampak ikutannya, mengingat respons Kemenpan RB atas usulan Gubernur Papua itu berpotensi berlarut-larut.
"Ya begitu tapi mereka harus lihat, itu kan permintaan dari gubernur seperti itu, meski mereka keberatan tapi mereka harus jawab," ujar Charles ketika ditanya apakah ada indikasi Kemenpan RB keberatan dengan permintaan dari Papua.
Charles mengakui, putra-putri daerah Papua juga ikut dalam seleksi CPNS di kantor kementerian yang juga menerapkan metoda CAT.
Namun, peserta seleksi CPNS di kementerian itu seluruhnya lulusan perguruan tinggi atau bergelar sarjana dan pascasarjana.
"Yang penerimaan putra-Putri Papua untuk kantor kementerian sudah berjalan, jadi mereka itu memakai CAT, tapi yang umum yang belum. Untuk di kementerian ini kan untuk S1 dan S2 jadi sudah pasti bisa menggunakan sistem CAT, tapi yang lain di daerah-daerah, daerah pegunungan sana, belum bisa menggunakan sistem komputerisasi," ujarnya. (*)
"Kemarin saya di Jakarta dalam rangka rapat penerimaan IPDN, jadi saya koordinasi dengan Menpan RB terkait surat Gubernur Papua, tapi ternyata belum ada tanggapan positif," kata Kepala Badan Kepegawaian daerah (BKD) Provinsi Papua Charles Kambuaya, di Jayapura, Senin.
Pada 28 Agustus 2014, Gubernur Papua Lukas Enembe menyurati Kemenpan RB, meminta penundaan penerapan CAT dalam seleksi CPNS di Provinsi Papua.
Gubernur meminta penundaan karena meyakini masyarakat Papua belum siap mengikuti tes CPNS dengan metoda CAT.
Papua menghendaki seleksi CPNS 2014 masih dengan metoda manual sambil mempersiapkan penerapan CAT pada seleksi tahun berikutnya, terutama fasilitas komputer berjaringan internet.
Charles mengatakan, dari koordinasi lisan dengan pejabat Kemenpan RB itu diketahui bahwa usulan tersebut baru akan dibahas dengan panitia seleksi nasional (panselnas) CPNS.
"Jadi, mereka masih cari waktu untuk membahasnya, dan kita masih menunggu. Surat sudah masuk (di Kemenpan RB) tanggal 28 Agustus, harusnya sudah ada jawaban, tapi ternyata belum," ujarnya.
Dengan demikian, Pemprov Papua belum membuka pendaftaran seleksi CPNS 2014 karena masih menunggu jawaban Kemenpan RB atas surat resmi Gubernur Papua.
Bahkan, seleksi CPNS di Provinsi Papua rentan menimbulkan masalah disertai dampak ikutannya, mengingat respons Kemenpan RB atas usulan Gubernur Papua itu berpotensi berlarut-larut.
"Ya begitu tapi mereka harus lihat, itu kan permintaan dari gubernur seperti itu, meski mereka keberatan tapi mereka harus jawab," ujar Charles ketika ditanya apakah ada indikasi Kemenpan RB keberatan dengan permintaan dari Papua.
Charles mengakui, putra-putri daerah Papua juga ikut dalam seleksi CPNS di kantor kementerian yang juga menerapkan metoda CAT.
Namun, peserta seleksi CPNS di kementerian itu seluruhnya lulusan perguruan tinggi atau bergelar sarjana dan pascasarjana.
"Yang penerimaan putra-Putri Papua untuk kantor kementerian sudah berjalan, jadi mereka itu memakai CAT, tapi yang umum yang belum. Untuk di kementerian ini kan untuk S1 dan S2 jadi sudah pasti bisa menggunakan sistem CAT, tapi yang lain di daerah-daerah, daerah pegunungan sana, belum bisa menggunakan sistem komputerisasi," ujarnya. (*)