Biak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor, Papua, meminta personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menjemput kepala sekolah dan bendahara yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun 2024.
"Saya minta kepala Dinas Pendidikan untuk mendata kepala sekolah mana yang belum menyerahkan dokumen laporan pertanggungjawaban dana BOSP untuk dijemput personel Satpol PP guna menghadap tim audit BPK," tegas Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Biak ZL Mailoa di Biak, Selasa.
Diakuinya, setiap kepala sekolah (kepsek) satuan pendidikan bersama bendahara BOSP berkewajiban menyampaikan progres penggunaan dana BOSP Tahun 2024.
Memberikan rincian penggunaan pertanggungjawaban dana BOSP 2024, menurut Mailoa, sebagai tanggung jawab kepsek selaku pengguna anggaran dana bantuan operasional sekolah.
"Wujud tanggung jawab itu memberikan laporan beserta bukti penggunaan dana BOSP sekolah setempat," tegasnya.
Sekda Mailoa memerintahkan Kepala Satpol PP Biak Numfor bersama anggotanya untuk menjemput kepsek yang belum memberikan laporan pertanggungjawaban dana BOSP 2024.
"Pemkab Biak Numfor harus memberikan teguran kepada kepala sekolah yang lambat atau belum sama sekali memberikan pertanggungjawaban dana BOSP 2024," ujarnya.
Diakuinya, hingga saat ini Pemkab Biak Numfor sedang melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2024 oleh BPK RI perwakilan Provinsi Papua.
Pemeriksaan interim laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024, lanjut dia, sampai saat sedang dilakukan BPK RI Perwakilan Papua selama 35 hari.
"Saya harapkan kepala sekolah yang sudah menggunakan dana BOSP harus menyampaikan laporan rinci beserta bukti penggunaan," katanya.
Berdasarkan data, dana BOSP 2024 Kabupaten Biak Numfor terserap Rp55,5 miliar terdiri 166 SD dan 18.769 siswa sebesar Rp23,2 miliar. Untuk SMP sebanyak 55 sekolah dengan 10.255 siswa sebesar Rp14,5 miliar.
Sedangkan untuk SMA sebanyak 19 sekolah dengan jumlah 6.091 siswa sebesar Rp12,7 miliar dan SMK sebanyak delapan sekolah dengan jumlah siswa 2.219 siswa sebesar Rp4,9 miliar.
