Timika (Antara Papua) - Penasihat senior Presiden Joko Widodo untuk urusan Papua Michael Manufandu berpendapat bahwa kehadiran PT Freeport Indonesia di bumi Papua selama puluhan tahun telah memberikan banyak manfaat positif kepada bangsa dan negara, terutama kepada pemerintah dan rakyat Papua.
Berbicara kepada Antara di Timika, Rabu, Manufandu mengatakan Freeport memiliki tiga keunggulan yang selama ini belum banyak dipahami secara baik oleh banyak orang.
Tiga keunggulan itu yakni manfaat ekonomi (economic benefit) yang sangat besar untuk pemerintah dalam bentuk pajak, royalti, deviden, dan renumerasi.
Dari sisi tenaga manusia, katanya, Freeport menciptakan lapangan kerja langsung maupun tidak langsung kepada lebih dari 40 ribu orang. Mereka terdiri atas 12 pekerja permanen PT Freeport dimana 4.700 di antaranya merupakan putra-putri asli Papua dan sekitar 31.800 lainnya merupakan pekerja perusahaan kontraktor dan privatisasi Freeport.
Dalam bidang infrastruktur, katanya, Freeport telah berperan besar membangun infrastruktur di Kabupaten Mimika sehingga memberi manfaat bagi banyak orang.
Belum lagi perhatian pada upaya pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar area pertambangan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.
"Ada juga nilai tambah yang dilakukan Freeport yaitu sebagai `centre of academic & high technology` baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga pekerja mengalami peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dari pekerjaan yang mereka lakukan. Suatu saat kita memiliki tenaga kerja terampil yang bisa bekerja di mana saja baik dalam maupun luar negeri," kata Manufandu.
Mantan Dubes RI untuk Kolumbia itu mengaku ikut terlibat langsung dalam pembebasan lahan di sekitar Kota Timika pada sekitar 1985 untuk program transmigrasi.
"Saat itu Timika ini tidak ada apa-apanya, kawasan ini penuh dengan hutan lebat. Tapi setelah kehadiran Freeport, terjadi perubahan luar biasa. Dimana-mana ada restoran, hotel, pusat perbelanjaan, ruko dan tempat-tempat usaha. Itu dampak ikutan dari kehadiran Freeport dan merupakan sesuatu yang positif," ujarnya.
Lepas dari berbagai fakta tersebut, katanya, kehadiran PT Freeport tentu juga memberikan efek yang lain. Kehadiran PT Freeport sebagai `gula` menciptakan sebuah situasi kecemburuan sosial (social incontemptious).
"Ada begitu banyak orang datang ke Timika untuk mengharapkan mendapatkan lapangan pekerjaan sehingga terjadi gesekan-gesekan yang memicu gangguan sosial. Fakta seperti ini yang selalu kita lihat dan rasakan. Terjadi kecemburuan sosial, lalu keresahan yang berimbas pada meningkatnya angka kriminalitas di Timika merupakan dampak-dampak negatif yang harus bisa diatasi," jelas Manufandu.
Hal lain yang terjadi akibat dari adanya Freeport di Timika yaitu ketidakadilan ekonomi (economic injustice) akibat tingginya harga-harga barang kebutuhan pokok di banding dengan daerah lain serta sebagian masyarakat mengalami benturan budaya (culture shock) lantaran tidak bisa mengikuti arus perubahan yang sangat cepat.
Manufandu berharap pemerintah daerah di Mimika lebih memainkan peranan dalam menciptakan ketertiban sosial dan menjamin keamanan serta ketenteraman warga dan daerahnya.
"Pemda Mimika harus membangun berbagai macam infrastruktur sehingga rakyat merasa diurus dan dilayani oleh pemerintah. Pihak militer, polisi dan aparat penegak hukum lainnya juga harus berperan dalam menciptakan hukum yang baik, yang dihormati serta melindungi dan menciptakan rasa aman, damai kepada rakyat setempat," harapnya.
Kontrak karya
Menyinggung tentang renegosiasi kontrak karya PT Freeport dengan pemerintah, Manufandu mengatakan sejumlah permintaan dari pemerintah daerah telah diakomodasi dan diharapkan ke depan hasil operasional perusahaan tambang tembaga dan emas itu lebih maksimal dalam memberikan kontribusi bagi kepentingan nasional.
"Kita harapkan hasil dan keuntungan Freeport nantinya 59 persen untuk kepentingan nasional dan sisanya sekitar 40 persen untuk kepentingan induk perusahaan yaitu Freeport McMoRan di Amerika Serikat. Dalam perkembangan pembicaraan soal ini sudah ada titik temu yang positif," kata Manufandu.
Sementara itu penasihat senior Presdir PT Freeport Simon Patrice Morin berharap kehadiran PT Freeport di Papua khususnya di Mimika dapat mendorong masuknya sejumlah perusahaan investasi baru di daerah itu.
"Hingga kini baru satu sektor di luar pemerintah daerah sebagai pemberi lapangan kerja yang cukup besar yaitu Freeport. Kita harapkan kehadiran Freeport ini bisa mendorong tumbuh kembangnya sektor-sektor ekonomi produktif, termasuk perusahaan-perusahaan investasi di bidang kehutanan, perkebunan, perikanan, pertanian dan lainnya," ujar Morin.
Menurut dia, jika Pemkab Mimika mengingingkan percepatan peningkatan kesejahteraan rakyatnya maka pemda perlu mendorong tumbuhnya iklim investasi di daerah. Meskipun setiap kemajuan selalu membawa efek-efek negatif, namun Simon berharap Pemkab Mimika bisa mengatasi berbagai gejolak sosial yang timbul sehingga tidak kontra produktif terhadap upaya dan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah dan swasta.
"Investasi memang penting dan pasti selalu ada kritik terutama kepada Freeport karena hingga kini dia satu-satunya yang tetap ada hingga kini. Agar orang mau investasi di daerah kita maka perlu ada jaminan dan kepastian investasi, jaminan dan kepastian hukum," tutur mantan anggota Komisi I DPR perwakilan Papua itu. (*)
Berbicara kepada Antara di Timika, Rabu, Manufandu mengatakan Freeport memiliki tiga keunggulan yang selama ini belum banyak dipahami secara baik oleh banyak orang.
Tiga keunggulan itu yakni manfaat ekonomi (economic benefit) yang sangat besar untuk pemerintah dalam bentuk pajak, royalti, deviden, dan renumerasi.
Dari sisi tenaga manusia, katanya, Freeport menciptakan lapangan kerja langsung maupun tidak langsung kepada lebih dari 40 ribu orang. Mereka terdiri atas 12 pekerja permanen PT Freeport dimana 4.700 di antaranya merupakan putra-putri asli Papua dan sekitar 31.800 lainnya merupakan pekerja perusahaan kontraktor dan privatisasi Freeport.
Dalam bidang infrastruktur, katanya, Freeport telah berperan besar membangun infrastruktur di Kabupaten Mimika sehingga memberi manfaat bagi banyak orang.
Belum lagi perhatian pada upaya pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar area pertambangan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.
"Ada juga nilai tambah yang dilakukan Freeport yaitu sebagai `centre of academic & high technology` baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga pekerja mengalami peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dari pekerjaan yang mereka lakukan. Suatu saat kita memiliki tenaga kerja terampil yang bisa bekerja di mana saja baik dalam maupun luar negeri," kata Manufandu.
Mantan Dubes RI untuk Kolumbia itu mengaku ikut terlibat langsung dalam pembebasan lahan di sekitar Kota Timika pada sekitar 1985 untuk program transmigrasi.
"Saat itu Timika ini tidak ada apa-apanya, kawasan ini penuh dengan hutan lebat. Tapi setelah kehadiran Freeport, terjadi perubahan luar biasa. Dimana-mana ada restoran, hotel, pusat perbelanjaan, ruko dan tempat-tempat usaha. Itu dampak ikutan dari kehadiran Freeport dan merupakan sesuatu yang positif," ujarnya.
Lepas dari berbagai fakta tersebut, katanya, kehadiran PT Freeport tentu juga memberikan efek yang lain. Kehadiran PT Freeport sebagai `gula` menciptakan sebuah situasi kecemburuan sosial (social incontemptious).
"Ada begitu banyak orang datang ke Timika untuk mengharapkan mendapatkan lapangan pekerjaan sehingga terjadi gesekan-gesekan yang memicu gangguan sosial. Fakta seperti ini yang selalu kita lihat dan rasakan. Terjadi kecemburuan sosial, lalu keresahan yang berimbas pada meningkatnya angka kriminalitas di Timika merupakan dampak-dampak negatif yang harus bisa diatasi," jelas Manufandu.
Hal lain yang terjadi akibat dari adanya Freeport di Timika yaitu ketidakadilan ekonomi (economic injustice) akibat tingginya harga-harga barang kebutuhan pokok di banding dengan daerah lain serta sebagian masyarakat mengalami benturan budaya (culture shock) lantaran tidak bisa mengikuti arus perubahan yang sangat cepat.
Manufandu berharap pemerintah daerah di Mimika lebih memainkan peranan dalam menciptakan ketertiban sosial dan menjamin keamanan serta ketenteraman warga dan daerahnya.
"Pemda Mimika harus membangun berbagai macam infrastruktur sehingga rakyat merasa diurus dan dilayani oleh pemerintah. Pihak militer, polisi dan aparat penegak hukum lainnya juga harus berperan dalam menciptakan hukum yang baik, yang dihormati serta melindungi dan menciptakan rasa aman, damai kepada rakyat setempat," harapnya.
Kontrak karya
Menyinggung tentang renegosiasi kontrak karya PT Freeport dengan pemerintah, Manufandu mengatakan sejumlah permintaan dari pemerintah daerah telah diakomodasi dan diharapkan ke depan hasil operasional perusahaan tambang tembaga dan emas itu lebih maksimal dalam memberikan kontribusi bagi kepentingan nasional.
"Kita harapkan hasil dan keuntungan Freeport nantinya 59 persen untuk kepentingan nasional dan sisanya sekitar 40 persen untuk kepentingan induk perusahaan yaitu Freeport McMoRan di Amerika Serikat. Dalam perkembangan pembicaraan soal ini sudah ada titik temu yang positif," kata Manufandu.
Sementara itu penasihat senior Presdir PT Freeport Simon Patrice Morin berharap kehadiran PT Freeport di Papua khususnya di Mimika dapat mendorong masuknya sejumlah perusahaan investasi baru di daerah itu.
"Hingga kini baru satu sektor di luar pemerintah daerah sebagai pemberi lapangan kerja yang cukup besar yaitu Freeport. Kita harapkan kehadiran Freeport ini bisa mendorong tumbuh kembangnya sektor-sektor ekonomi produktif, termasuk perusahaan-perusahaan investasi di bidang kehutanan, perkebunan, perikanan, pertanian dan lainnya," ujar Morin.
Menurut dia, jika Pemkab Mimika mengingingkan percepatan peningkatan kesejahteraan rakyatnya maka pemda perlu mendorong tumbuhnya iklim investasi di daerah. Meskipun setiap kemajuan selalu membawa efek-efek negatif, namun Simon berharap Pemkab Mimika bisa mengatasi berbagai gejolak sosial yang timbul sehingga tidak kontra produktif terhadap upaya dan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah dan swasta.
"Investasi memang penting dan pasti selalu ada kritik terutama kepada Freeport karena hingga kini dia satu-satunya yang tetap ada hingga kini. Agar orang mau investasi di daerah kita maka perlu ada jaminan dan kepastian investasi, jaminan dan kepastian hukum," tutur mantan anggota Komisi I DPR perwakilan Papua itu. (*)