Gamki prihatin maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan
Minggu, 29 November 2015 20:24 WIB
Kegiatan GAMKI di Papua (Foto: Istimewa)
Jayapura (Antara Papua) - Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Papua menyatakan keprihatinannya atas semakin maraknya kasus kekerasan yang menimpa kaum perempuan di Indonesia, termasuk juga Papua.
Ketua DPD GAMKI Provinsi Papua Djoni Naa di Jayapura, Minggu, mengatakan, pihaknya akan berusaha turut serta dalam upaya pemerintah meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap perempuan, salah satunya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
"Karena tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak dinilai semakin memprihatinkan, sehingga perlu pencegahan dan penanganan diantaranya melalui satu bentuk sosialisasi," ucapnya.
Dijelaskannya, apa yang dilakukan GAMKI telah sesuai dengan visi organisasi tersebut untuk terus menyebarkan cinta kasih kepada seluruh umat tuhan.
"GAMKI mempunya visi menyatakan Syaloom Allah kepada setiap orang. Kemudian dari visi ini kami berpikir untuk bagaimana dapat berperan memerangi kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak. Apalagi sekarang tingkat kekerasannya sudah tinggi," ujarnya.
Senada dengan Djoni, Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano menyatakan, perempuan adalah pihak yang sangat berjasa sehingga harus dihormati dan diberi penghargaan yang sama dengan kaum laki-laki.
"Hal ini yang coba kami terapkan dengan memberi proteksi dan penghargaan khusus bagi perempuan dan seorang ibu dimana dalam pemerintahan saya, 70 persen itu perempuan didalamnya, baik yang menjabat sebagai Kepala Dinas, Kepala Bidang atau Lurah," kata Mano.
"Mereka diberikan tanggungjawab yang sama dengan laki-laki dan mereka sukses dalam birokrasi maupun sebagai politisi. Mereka kembangkan potensi diri mereka dengan baik sebagaimana perempuan yang tangguh dengan motivasi tinggi. Sehingga kita harap di masa mendatang penghargaan ini dapat terus kita berikan bagi kaum perempuan," sambungnya. (*)
Ketua DPD GAMKI Provinsi Papua Djoni Naa di Jayapura, Minggu, mengatakan, pihaknya akan berusaha turut serta dalam upaya pemerintah meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap perempuan, salah satunya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
"Karena tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak dinilai semakin memprihatinkan, sehingga perlu pencegahan dan penanganan diantaranya melalui satu bentuk sosialisasi," ucapnya.
Dijelaskannya, apa yang dilakukan GAMKI telah sesuai dengan visi organisasi tersebut untuk terus menyebarkan cinta kasih kepada seluruh umat tuhan.
"GAMKI mempunya visi menyatakan Syaloom Allah kepada setiap orang. Kemudian dari visi ini kami berpikir untuk bagaimana dapat berperan memerangi kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak. Apalagi sekarang tingkat kekerasannya sudah tinggi," ujarnya.
Senada dengan Djoni, Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano menyatakan, perempuan adalah pihak yang sangat berjasa sehingga harus dihormati dan diberi penghargaan yang sama dengan kaum laki-laki.
"Hal ini yang coba kami terapkan dengan memberi proteksi dan penghargaan khusus bagi perempuan dan seorang ibu dimana dalam pemerintahan saya, 70 persen itu perempuan didalamnya, baik yang menjabat sebagai Kepala Dinas, Kepala Bidang atau Lurah," kata Mano.
"Mereka diberikan tanggungjawab yang sama dengan laki-laki dan mereka sukses dalam birokrasi maupun sebagai politisi. Mereka kembangkan potensi diri mereka dengan baik sebagaimana perempuan yang tangguh dengan motivasi tinggi. Sehingga kita harap di masa mendatang penghargaan ini dapat terus kita berikan bagi kaum perempuan," sambungnya. (*)
Pewarta : Pewarta: Dhias Suwandi
Editor : Anwar Maga
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Komnas HAM: Prihatin negosiasi mandeg hingga berlarutnya pembebasan sandera
07 February 2024 22:27 WIB, 2024
PWNU Papua prihatin penembakan aparat yang amankan Tarawih di Ilu Puncak Jaya
26 March 2023 15:56 WIB, 2023
KBRI Kuala Lumpur prihatin dengan penangkapan WNI di lokasi prostitusi
07 January 2022 9:48 WIB, 2022
Gubernur Jabar Kang Emil prihatin Bupati Bandung Barat tersangka korupsi bansos
03 April 2021 15:43 WIB, 2021
KPU prihatin kemelut di Partai Demokrat, pastikan AHY masih ketua umum
08 March 2021 15:42 WIB, 2021
Komisi II DPR RI prihatin maraknya isu jual beli pulau di Indonesia
19 February 2021 15:16 WIB, 2021