Jayapura (Antara Papua) - Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Pater Neles Tebay berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungan akhir tahun ke tanah Papua dapat memberikan sinyal tentang dialog sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik vertikal di Papua.

"Sinyal ini bisa dalam bentuk penyampaian komitmen pemerintah untuk berdialog dengan semua elemen masyarakat Papua, termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM), atau dengan mengumumkan tentang penunjukan seorang pejabat tinggi negara setingkat menteri untuk mengurus dialog demi penyelesaian masalah Papua," katanya dalam rilis yang diterima Antara di Kota Jayapura, Papua, Senin.

Sinyal dialog ini, kata Rektor Sekolah Theologia Fajar Timur (STFT) Jayapura itu, semakin mendesak karena berbagai aksi kekerasan, berupa penembakan dan penganiayaan, yang meningkat secara signifikan dalam tahun ini.

"Secara khusus di bulan ini dipenuhi dengan rentetan penembakan dan pembunuhan baik terhadap anggota TNI dan Polri, maupun terhadap masyarakat sipil terutama orang asli Papua," katanya.

Penembakan terbaru terjadi di Sinak, Kabupaten Puncak, pada Minggu (27/12) malam, yang menewaskan tiga anggota Polri atas nama Briptu Ridho, Bripda Arman dan Brpida Ilham, serta melukai dua anggota lainnya Briptu Suma dan Bripda Rian.

"JDP ikut berduka bersama semua anggota keluarga yang ditinggalkan oleh ketiga anggota dan mendoakan agar kedua anggota yang terluka dapat cepat pulih kembali," katanya.

Peristiwa penembakan di Sinak, kata dia, tidak ada kaitan dengan rencana kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tanah Papua pada akhir tahun ini.

"Penembakan ini lebih menandakan belum tuntasnya konflik vertikal antara Pemerintah Indonesia dengan orang Asli Papua, terutama Orang Papua yang mengidentifikasikan dirinya dengan OPM. Masih ada konflik vertikal antara pemerintah dan OPM," katanya

Kekerasan, seperti penembakan, yang dipakai sebagai cara untuk menyelesaikan masalah selama 52 tahun Papua berintegrasi kedalam Republik Indonesia ternyata tidak berhasil menyelesaikan masalah.

"Sebaliknya, kekerasan dibalas oleh kekerasan demikian seterusnya sehingga setiap kekerasan melahirkan kekerasan baru. Selama konflik vertikal ini tidak dicarikan solusinya, korban akan terus berjatuhan baik di pihak aparat keamanan maupun masyarakat sipil," katanya.

JDP, kata dia, masih percaya bahwa konflik kekerasan vertikal ini dapat diakhiri dan dicegah secara damai oleh semua pemangku kepentingan.

"Konflik kekerasan vertikal antara Pemerintah dan OPM tidak dapat diselesaikan hanya dengan menghimbau anggota OPM keluar dari hutan dan kembali ke kampung untuk membangun kampung. Himbauan seperti ini sudah terbukti gagal selama 52 tahun Papua?dalam Indonesia," katanya.

Bahkan, kata dia, ribuan buku Alkitab ,(Kitab Suci Agama Kristen) pernah disebarkan dari udara di hutan belantara Papua dengan pengandaian anggota OPM akan mendapatkan Alkitab tersebut, membacanya, dan bertobat sehingga boleh kembali ke pangkuan ibu pertiwi.

"Metode ini pun belum memperlihatkan keberhasilannya. Peristiwa penembakan lima anggota Polri di Sinak, Kabupaten Puncak, memperlihatkan bahwa semua pendekatan di atas belum merebut hati OPM. Penembakan di Sinak memberikan pesan bahwa OPM masih aktif dan dapat memberikan ancaman kapan saja," katanya.

Oleh sebab itu, kata dia, kini saatnya, pemerintah dan OPM mencari solusi yang realistis untuk menyelesaikan konflik vertikal ini.

"JDP mengusulkan agar solusi tersebut dicari melalui dialog yang melibatkan wakil-wakil dari Pemerintah dan OPM. Dalam dialog tersebut, kedua belah pihak hadir bukan untuk saling menuduh, menuding, dan mempersalahkan satu sama lain, melainkan untuk secara bersama mengidentifikasi masalah dan membawa solusi yang dapat diterima oleh pemerintah dan OPM," kata mantan wartawan itu. (*)