Timika (Antara Papua) - Tokoh masyarakat Mimika, Papua Yosep Yopi Kilangin menegaskan masyarakat Suku Amungme dan Kamoro yang bermukim di sekitar tambang PT Freeport Indonesia harus ikut menentukan dan terlibat aktif dalam pengelolaan dana kemitraan yang dikucurkan perusahaan itu.
"Harapan besar dari pemilik perusahaan (mantan CEO Freeport McMorRan Robert James Moffet) maupun masyarakat adat sejak awal yaitu masyarakat sendiri yang ikut menentukan pengelolaan dana kemitraan dari PT Freeport tersebut. Tapi harapan itu hingga kini belum sepenuhnya terwujud," kata Yopi Kilangin di Timika, Kamis.
Yopi Kilangin pernah ikut terjun langsung dalam pengelolaan dana kemitraan PT Freeport untuk pengembangan masyarakat Suku Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan lainnya di Kabupaten Mimika.
Ia pernah dipercayakan memimpin Lembaga Pengembangan Masyarakat Irian Jaya (LPM-Irja) pada periode 1998-2000. Lembaga pengelola dana kemitraan dari PT Freeport tersebut dalam perjalanan direposisi menjadi Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) sejak Oktober 2002 hingga saat ini.
Yopi mengatakan selama 20 tahun bergulirnya dana kemitraan PT Freeport atau yang dulu dikenal dengan istilah `dana 1 persen`, sudah banyak perubahan yang terjadi.
Ia berharap agar semua pemangku kepentingan baik PT Freeport selaku donatur, pemerintah daerah maupun pengurus-pengurus LPMAK (Badan Musyawarah dan Badan Pengurus maupun jajaran Sekretaris Eksekutif) agar perlu melihat kembali sejauhmana pengelolaan dana tersebut telah benar-benar membawa perubahan besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat asli.
"Kita semua harus duduk bersama untuk melihat lebih dalam lagi. Sekalipun selama ini pengelolaan dana tersebut sudah dinilai profesional tapi pada titik ini kita semua harus terbuka. Apalah artinya kita dinilai profesional, tetapi masyarakat tetap menganggap lembaga ini orang punya karena tidak merasa memiliki," ujar Yopi yang pernah menjabat Ketua DPRD Mimika periode 2004-2009 itu.
Sementara itu pemimpin Gereja Katolik Keuskupan Timika Mgr John Philip Saklil Pr mengingatkan jajaran LPMAK agar tidak semata-mata mengandalkan uang untuk mengubah kehidupan masyarakat lokal.
"Banyak orang beranggapan bahwa mungkin dengan uang yang cukup maka kita bisa mengubah hidup orang lain. Jangan pernah mengandalkan uang untuk mengubah seseorang. Yang membuat masyarakat bisa berubah karena iman. Dengan iman, maka anda bisa menggunakan uang untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi jauh lebih baik," pesan Uskup Saklil saat peringatan HUT ke-20 LPMAK pada Senin (18/4).
Uskup menegaskan bahwa masyarakat Papua khususnya di Mimika terus menuntut adanya perubahan yang dilakukan oleh pemerintah, PT Freeport maupun LPMAK.
"Kehadiran dana satu persen dalam kurun waktu 20 tahun kita sepakat bahwa belum banyak masyarakat asli yang berubah. Mereka masih hidup miskin diatas kekayaan alam yang luar biasa. Itu terjadi karena kita para pemimpin juga belum berubah sehingga dibutuhkan pembaharuan terus-menerus," ujarnya. (*)
"Harapan besar dari pemilik perusahaan (mantan CEO Freeport McMorRan Robert James Moffet) maupun masyarakat adat sejak awal yaitu masyarakat sendiri yang ikut menentukan pengelolaan dana kemitraan dari PT Freeport tersebut. Tapi harapan itu hingga kini belum sepenuhnya terwujud," kata Yopi Kilangin di Timika, Kamis.
Yopi Kilangin pernah ikut terjun langsung dalam pengelolaan dana kemitraan PT Freeport untuk pengembangan masyarakat Suku Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan lainnya di Kabupaten Mimika.
Ia pernah dipercayakan memimpin Lembaga Pengembangan Masyarakat Irian Jaya (LPM-Irja) pada periode 1998-2000. Lembaga pengelola dana kemitraan dari PT Freeport tersebut dalam perjalanan direposisi menjadi Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) sejak Oktober 2002 hingga saat ini.
Yopi mengatakan selama 20 tahun bergulirnya dana kemitraan PT Freeport atau yang dulu dikenal dengan istilah `dana 1 persen`, sudah banyak perubahan yang terjadi.
Ia berharap agar semua pemangku kepentingan baik PT Freeport selaku donatur, pemerintah daerah maupun pengurus-pengurus LPMAK (Badan Musyawarah dan Badan Pengurus maupun jajaran Sekretaris Eksekutif) agar perlu melihat kembali sejauhmana pengelolaan dana tersebut telah benar-benar membawa perubahan besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat asli.
"Kita semua harus duduk bersama untuk melihat lebih dalam lagi. Sekalipun selama ini pengelolaan dana tersebut sudah dinilai profesional tapi pada titik ini kita semua harus terbuka. Apalah artinya kita dinilai profesional, tetapi masyarakat tetap menganggap lembaga ini orang punya karena tidak merasa memiliki," ujar Yopi yang pernah menjabat Ketua DPRD Mimika periode 2004-2009 itu.
Sementara itu pemimpin Gereja Katolik Keuskupan Timika Mgr John Philip Saklil Pr mengingatkan jajaran LPMAK agar tidak semata-mata mengandalkan uang untuk mengubah kehidupan masyarakat lokal.
"Banyak orang beranggapan bahwa mungkin dengan uang yang cukup maka kita bisa mengubah hidup orang lain. Jangan pernah mengandalkan uang untuk mengubah seseorang. Yang membuat masyarakat bisa berubah karena iman. Dengan iman, maka anda bisa menggunakan uang untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi jauh lebih baik," pesan Uskup Saklil saat peringatan HUT ke-20 LPMAK pada Senin (18/4).
Uskup menegaskan bahwa masyarakat Papua khususnya di Mimika terus menuntut adanya perubahan yang dilakukan oleh pemerintah, PT Freeport maupun LPMAK.
"Kehadiran dana satu persen dalam kurun waktu 20 tahun kita sepakat bahwa belum banyak masyarakat asli yang berubah. Mereka masih hidup miskin diatas kekayaan alam yang luar biasa. Itu terjadi karena kita para pemimpin juga belum berubah sehingga dibutuhkan pembaharuan terus-menerus," ujarnya. (*)