Jayapura (Antara Papua) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua, Charles Brabar meminta pemerintah kabupaten/kota di provinsi itu mengoptimalkan pemanfaatan posyandu.
"Posyandu ini bisa dioptimalkan sebagai suatu institusi masyarakat yang benar-benar mampu menguatkan keluarga," katanya di Jayapura, Senin.
Ia mengemukakan, posyandu itu milik masyarakat dan harus bisa dimanfaatkan secara baik untuk memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan seluruh strata penduduk.
Namun, lanjutnya, kini hampir semua posyandu di kabupaten/kota di Provinsi Papua kurang dimanfaatkan, kebanyakan posyandu sepi dan telah beralih fungsi.
"Kalau dulu itu kami berperan sekali, BKKBN berperan sekali karena punya tenaga penyuluh lapangan di posyandu," ujarnya.
Sejak dahulu, kata dia, BKKBN berbarengan dengan tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan yakni tenaga bidan desa dan dokter petugas tidak tetap (PTT).
"Jadi dulu itu kita sama-sama melaksanakan penyuluhan dan penimbangan di posyandu, jadi posyandu setiap kali rame," ujarnya.
Dia menambahkan, posyandu ini sudah digerakkan sejak dahulu sebagai revolusi mental dan sebagai strategi. Oleh sebab itu, fungsi posyandu ini harus ditingkatkan kembali, pintanya.
"Posyandu harus sudah mulai dihidupkan, dan saya lihat saat ini sudah dimulai karena menyatu dengan program PKK di kabupaten, distrik hingga kampung," ujarnya. (*)
"Posyandu ini bisa dioptimalkan sebagai suatu institusi masyarakat yang benar-benar mampu menguatkan keluarga," katanya di Jayapura, Senin.
Ia mengemukakan, posyandu itu milik masyarakat dan harus bisa dimanfaatkan secara baik untuk memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan seluruh strata penduduk.
Namun, lanjutnya, kini hampir semua posyandu di kabupaten/kota di Provinsi Papua kurang dimanfaatkan, kebanyakan posyandu sepi dan telah beralih fungsi.
"Kalau dulu itu kami berperan sekali, BKKBN berperan sekali karena punya tenaga penyuluh lapangan di posyandu," ujarnya.
Sejak dahulu, kata dia, BKKBN berbarengan dengan tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan yakni tenaga bidan desa dan dokter petugas tidak tetap (PTT).
"Jadi dulu itu kita sama-sama melaksanakan penyuluhan dan penimbangan di posyandu, jadi posyandu setiap kali rame," ujarnya.
Dia menambahkan, posyandu ini sudah digerakkan sejak dahulu sebagai revolusi mental dan sebagai strategi. Oleh sebab itu, fungsi posyandu ini harus ditingkatkan kembali, pintanya.
"Posyandu harus sudah mulai dihidupkan, dan saya lihat saat ini sudah dimulai karena menyatu dengan program PKK di kabupaten, distrik hingga kampung," ujarnya. (*)