Jayapura (ANTARA) - Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong mengatakan pemberlakuan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada wilayah setempat harus dilakukan penyesuaian, di mana menu makanannya harus sesuai dengan kearifan lokal daerah masing-masing.
“Memang beberapa sekolah di Indonesia telah melaksanakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) namun di Provinsi Papua memerlukan penyesuaian mulai dari harga, bahan dan kandungannya,” kata Ramses, di Jayapura, Papua, Kamis.
Menurut Ramses, dengan melakukan penyesuaian sesuai kondisi dan kearifan lokal, maka proses ke depannya akan lebih mudah.
“Jadi dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) saya menyampaikan pentingnya mengumpulkan para kepala daerah untuk merumuskan pelaksanaan program MBG,” ujarnya.
Dia menjelaskan hal ini bertujuan untuk mendapatkan umpan balik sehingga menentukan langkah terbaik bagi Papua.
“Selain itu saya juga mengusulkan adanya anggaran berbeda untuk wilayah di Papua di mana menyesuaikan dengan kebutuhan dan biaya lokal misalnya untuk Kota Jayapura, anggaran diusulkan Rp25 ribu per porsi lalu Kabupaten Jayapura Rp30 ribu, dan Yapen Rp40 ribu,” katanya.
Dia menambahkan memang secara nasional, harga telah ditetapkan yakni Rp10 ribu per porsi MBG, namun harga tersebut menurut dia, tidak cukup sembilan kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Papua.
“Sehingga ke depan kami akan bersurat resmi ke BGN untuk mengajukan usulan harga Rp30 ribu hingga Rp40 ribu per porsi,” ujarnya lagi.
Dia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan program MBG tidak bisa dilakukan serentak karena kondisi demografi dan geografis Papua. Oleh karena itu program akan diimplementasikan dengan melibatkan dapur lokal.
“Program MBG di Papua akan difokuskan pada pengelolaan berbasis dapur lokal dengan mengutamakan bahan pangan khas daerah,” katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pj Gubernur Papua: Program MBG perlu penyesuaian di daerah
