Timika (Antara Papua) - Kementerian Komunikasi dan Informatika memilih Kabupaten Mimika menjadi salah satu dari 25 kabupaten/kota di Indonesia yang akan melaksanakan gerakan "Smart City" pada 2017.
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Mimika John Rettob di Timika, Kamis, mengatakan pemerintah mencanangkan hingga 2019 terdapat 100 ibu kota kabupaten/kota di Indonesia yang didorong menjadi "Smart City".
"Selama dua hari Kemenkominfo melakukan assesment terhadap 100 kota di Indonesia yang dipersiapkan menjadi smart city. Ternyata di tahun 2017 ini, Mimika salah satu dari 25 kota yang dipilih," jelas John.
Sehubungan dengan itu, pada 25 Mei mendatang Pemkab Mimika diundang oleh Kemenkominfo untuk menandatangani nota kesepahaman untuk menjalankan program Smart City tersebut.
John mengaku tidak mengetahui apa dasar pertimbangan Kemenkominfo memilih Mimika atau Kota Timika sebagai pilot projec Smart City di Provinsi Papua.
"Saya tidak tahu apa pertimbangan mereka. Yang jelas, saya yang diassesment oleh Kemenkominfo untuk mempresentasikan potensi-potensi yang dimiliki oleh Mimika. Saya jual pariwisata Mimika dengan berbagai potensi daerah yang kami miliki. Mungkin itu jadi pertimbangan mereka. Yang jelas, untuk Provinsi Papua baru Mimika yang terpilih," jelas John.
Dalam rangka itu, katanya, ke depan semua bimbingan teknis dan lainnya akan diberikan oleh pihak Kemenkominfo.
Pemkab Mimika akan bertanggung jawab untuk menyediakan semua infrastruktur guna mendukung program Smart City tersebut.
John mengatakan program Smart City sebagaimana yang sudah berjalan di sejumlah kota di Indonesia seperti Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sangat bermanfaat dalam mendorong pelayanan pemerintahan menjadi terbuka dan melibatkan partisipasi publik.
Melalui program tersebut, semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus membangun jaringan online secara terintegrasi agar memudahkan masyarakat mendapatkan berbagai jenis pelayanan seperti berbagai jenis perizinan (sistem perizinan satu atap), pembayaran pajak, retribusi daerah, pembuatan KTP, kartu keluarga, akta kelahiran anak, catatan sipil hingga pendaftaran pasien di rumah sakit pemerintah dan lainnya.
"Suka atau tidak suka, mulai 2017 ini Mimika harus sudah mulai membenahi semua itu. Yang paling penting komitmen dari Pemda, apakah kita siap betul untuk menuju Mimika atau Timika yang smart. Pada tahap awal, minimal kita mulai dari penerapan e-governance," ujar John.
Menurut dia, untuk tahap awal pelaksanaan program tersebut baru terbatas di Kota Timika dan sekitarnya mengingat konsentrasi penduduk terbesar di Kabupaten Mimika berada di Kota Timika dan sekitarnya yang mencakup Kuala Kencana, dan Mapurujaya. (*)
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Mimika John Rettob di Timika, Kamis, mengatakan pemerintah mencanangkan hingga 2019 terdapat 100 ibu kota kabupaten/kota di Indonesia yang didorong menjadi "Smart City".
"Selama dua hari Kemenkominfo melakukan assesment terhadap 100 kota di Indonesia yang dipersiapkan menjadi smart city. Ternyata di tahun 2017 ini, Mimika salah satu dari 25 kota yang dipilih," jelas John.
Sehubungan dengan itu, pada 25 Mei mendatang Pemkab Mimika diundang oleh Kemenkominfo untuk menandatangani nota kesepahaman untuk menjalankan program Smart City tersebut.
John mengaku tidak mengetahui apa dasar pertimbangan Kemenkominfo memilih Mimika atau Kota Timika sebagai pilot projec Smart City di Provinsi Papua.
"Saya tidak tahu apa pertimbangan mereka. Yang jelas, saya yang diassesment oleh Kemenkominfo untuk mempresentasikan potensi-potensi yang dimiliki oleh Mimika. Saya jual pariwisata Mimika dengan berbagai potensi daerah yang kami miliki. Mungkin itu jadi pertimbangan mereka. Yang jelas, untuk Provinsi Papua baru Mimika yang terpilih," jelas John.
Dalam rangka itu, katanya, ke depan semua bimbingan teknis dan lainnya akan diberikan oleh pihak Kemenkominfo.
Pemkab Mimika akan bertanggung jawab untuk menyediakan semua infrastruktur guna mendukung program Smart City tersebut.
John mengatakan program Smart City sebagaimana yang sudah berjalan di sejumlah kota di Indonesia seperti Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sangat bermanfaat dalam mendorong pelayanan pemerintahan menjadi terbuka dan melibatkan partisipasi publik.
Melalui program tersebut, semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus membangun jaringan online secara terintegrasi agar memudahkan masyarakat mendapatkan berbagai jenis pelayanan seperti berbagai jenis perizinan (sistem perizinan satu atap), pembayaran pajak, retribusi daerah, pembuatan KTP, kartu keluarga, akta kelahiran anak, catatan sipil hingga pendaftaran pasien di rumah sakit pemerintah dan lainnya.
"Suka atau tidak suka, mulai 2017 ini Mimika harus sudah mulai membenahi semua itu. Yang paling penting komitmen dari Pemda, apakah kita siap betul untuk menuju Mimika atau Timika yang smart. Pada tahap awal, minimal kita mulai dari penerapan e-governance," ujar John.
Menurut dia, untuk tahap awal pelaksanaan program tersebut baru terbatas di Kota Timika dan sekitarnya mengingat konsentrasi penduduk terbesar di Kabupaten Mimika berada di Kota Timika dan sekitarnya yang mencakup Kuala Kencana, dan Mapurujaya. (*)