Wamena (Antara Papua) - Satuan Tugas Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, meningkatkan pengawasan agar harga minyak di sana tetap stabil.
"Sejauh ini pengawasan sudah berjalan dan semoga ke depan bisa baik lagi, terutama legalitas orang-orang yang melakukan usaha perminyakan," kata Kapolres Jayawijaya AKBP Yan Pieter Reba saat di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya.
Selain melakukan pengawasan, kapolres mengimbau pelaku usaha pengadaan BBM mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pemerintah soal harga.
"Kalau memang ditunjuk untuk melayani subsidi ya harus subsidi, jangan sampai melayani subsidi tetapi realisasinya menggunakan harga industri," katanya.
Kepolisian juga telah membangun koordinasi dengan dinas perindustrian dan perdagangan serta Pertamina terkait legalitas dari pelaku usaha pengadaan BBM yang beroperasi di sana.
Untuk mengawasi kebijakan Presiden Joko Widodo tentang BBM satu harga di wilayah itu, kata dia lagi, perlu adanya keterlibatan dinas terkait dan Pertamina.
"Memang perlu ada pertemuan antara kepolisian, Pertamina dan pemkab sebab untuk pengawasan ke daerah-daerah, dibutuhkan biaya," katanya.(*)
"Sejauh ini pengawasan sudah berjalan dan semoga ke depan bisa baik lagi, terutama legalitas orang-orang yang melakukan usaha perminyakan," kata Kapolres Jayawijaya AKBP Yan Pieter Reba saat di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya.
Selain melakukan pengawasan, kapolres mengimbau pelaku usaha pengadaan BBM mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pemerintah soal harga.
"Kalau memang ditunjuk untuk melayani subsidi ya harus subsidi, jangan sampai melayani subsidi tetapi realisasinya menggunakan harga industri," katanya.
Kepolisian juga telah membangun koordinasi dengan dinas perindustrian dan perdagangan serta Pertamina terkait legalitas dari pelaku usaha pengadaan BBM yang beroperasi di sana.
Untuk mengawasi kebijakan Presiden Joko Widodo tentang BBM satu harga di wilayah itu, kata dia lagi, perlu adanya keterlibatan dinas terkait dan Pertamina.
"Memang perlu ada pertemuan antara kepolisian, Pertamina dan pemkab sebab untuk pengawasan ke daerah-daerah, dibutuhkan biaya," katanya.(*)