Jayapura (Antara Papua) - Forum Peduli Port Numbay Green (FPPNG) menekankan pentingnya pembangunan daerah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar kerusakan lingkungan tidak terus bertambah, saat memperingati hari lingkungan hidup sedunia 5 Juni 2017, di Jayapura, Provinsi Papua.
"Kami sudah mencermati hal ini sejak lama. Jika pemerintah keluar dari RTRW maka situasi sulit akan dialami masyarakat kota ke depan dan ini perlahan terus terjadi," ujar Ketua FPPNG, Fredy Wanda, di Jayapura, Senin.
Ia berpandangan bahwa proses pembangunan di Kota Jayapura terjadi begitu pesat, namun pemerintah seyogyanya juga mengontrol dan mengendalikan hal tersebut agar kelestarian lingkungan dapat tetap terjaga dengan baik.
"Tidak sekedar mengejar PAD pajak yang akhirnya banyak daerah yang harusnya steril dari bangunan justru berhimpit beton," kata dia.
Fredy menyebut Kota Jayapura semakin padat dan penduduk tidak bisa lagi terus menggaruk gunung untuk mendirikan bangunan dan menutupi jalur air untuk meletakkan dinding lantai.
Menurut dia, bila hal tersebut masih tetap terjadi, maka ke depan Kota Jayapura bisa dikategorikan sebagai daerah yang tidak ramah lingkungan.
"Dalam adat ada juga tatanan yang harus dihormati. Ada daerah yg tak layak dibangun krn harus steril. Nah ini perlahan-lahan diabaikan sehingga konsekwensinya akan nyata dikemudian hari. Jika hujan kita akan banjir dan jika panas kita kesulitan air," ujarnya.
Sementara Media Champaign FPPNG, Dian Wasaraka menambahkan bahwa yang perlu dilakukan saat ini adalah bergerak bersama menyelamatkan bumi dengan mengimplementasikan tema hari lingkungan hidup sedunia yakni "conecting people to nature" (menghubungkan manusia dengan alam).
Dia mengingatkan bahwa bencana datang tanpa memilih suku, ras dan agama sehingga menjadi kewajiban untuk bisa bergerak bersama menyelamatkan bumi.
Menurut dia, FPPNG telah melakukan berbagai aksi untuk melestarikan lingkungan, termasuk kampanye dan memberikan pendidikan lingkungan kepada masyarakat.
Namun Dian mengingatkan hal tersebut akan menjadi percuma bila hanya FPPNG yang bergerak tanpa ada dukungan dari pihak lain.
"Perlu kelompok-kelompok lain, pemerintah, paguyuban-paguyuban, para pemuka agama dan semua elemen masyarakat agar menjadi gerakan rakyat," katanya. (*)
"Kami sudah mencermati hal ini sejak lama. Jika pemerintah keluar dari RTRW maka situasi sulit akan dialami masyarakat kota ke depan dan ini perlahan terus terjadi," ujar Ketua FPPNG, Fredy Wanda, di Jayapura, Senin.
Ia berpandangan bahwa proses pembangunan di Kota Jayapura terjadi begitu pesat, namun pemerintah seyogyanya juga mengontrol dan mengendalikan hal tersebut agar kelestarian lingkungan dapat tetap terjaga dengan baik.
"Tidak sekedar mengejar PAD pajak yang akhirnya banyak daerah yang harusnya steril dari bangunan justru berhimpit beton," kata dia.
Fredy menyebut Kota Jayapura semakin padat dan penduduk tidak bisa lagi terus menggaruk gunung untuk mendirikan bangunan dan menutupi jalur air untuk meletakkan dinding lantai.
Menurut dia, bila hal tersebut masih tetap terjadi, maka ke depan Kota Jayapura bisa dikategorikan sebagai daerah yang tidak ramah lingkungan.
"Dalam adat ada juga tatanan yang harus dihormati. Ada daerah yg tak layak dibangun krn harus steril. Nah ini perlahan-lahan diabaikan sehingga konsekwensinya akan nyata dikemudian hari. Jika hujan kita akan banjir dan jika panas kita kesulitan air," ujarnya.
Sementara Media Champaign FPPNG, Dian Wasaraka menambahkan bahwa yang perlu dilakukan saat ini adalah bergerak bersama menyelamatkan bumi dengan mengimplementasikan tema hari lingkungan hidup sedunia yakni "conecting people to nature" (menghubungkan manusia dengan alam).
Dia mengingatkan bahwa bencana datang tanpa memilih suku, ras dan agama sehingga menjadi kewajiban untuk bisa bergerak bersama menyelamatkan bumi.
Menurut dia, FPPNG telah melakukan berbagai aksi untuk melestarikan lingkungan, termasuk kampanye dan memberikan pendidikan lingkungan kepada masyarakat.
Namun Dian mengingatkan hal tersebut akan menjadi percuma bila hanya FPPNG yang bergerak tanpa ada dukungan dari pihak lain.
"Perlu kelompok-kelompok lain, pemerintah, paguyuban-paguyuban, para pemuka agama dan semua elemen masyarakat agar menjadi gerakan rakyat," katanya. (*)