Wamena (Antara Papua) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua mencatat penyerapan anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) selama semester I tahun 2017 baru mencapai 13,84 persen.
Kepala Bappeda Kabupaten Jayawijaya Petrus Mahuze di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Rabu, mengatakan 13,84 persen itu merupakan capaian selama triwulan satu dan dua tahun 2017.
"Berdasarkan hasil evaluasi, kinerja sampai semester I 2017 itu baru rata-rata 12,54 persen setiap OPD. Sedangkan dari sisi penyerapan anggaran baru 13,84 persen dan ini masih sangat minim. Idealnya itu sekitar 60 persen sampai dengan semester satu ini," katanya.
Petrus memastikan sudah menyampaikan kepada pimpinan OPD untuk bersama-sama lebih giat agar penyerapan anggaran dan kinerja pelayanan lebih baik.
"Kami mendorong OPD mengefektifkan waktu yang kurang lebih empat bulan ke depan untuk meningkatkan kinerja," katanya.
Menurut dia, penyebab 30 OPD rendah dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah masalah administrasi.
"Misalnya terkait surat-surat keputusan atau penunjukan pejabat pengelola kegiatan, kalau dari aspek teknis mungkin dari sisi gagal lelang, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang sudah seharusnya dilakukan lelang tetapi belum berjalan," katanya.
Pertemuan dan evaluasi kinerja bersama pimpinan OPD dilakukan di Ruang Rapat Bappeda Jayawijaya, Rabu siang.
"Kita sudah punya target dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan setiap tiga bulan akan kita evaluasi," katanya. (*)
Kepala Bappeda Kabupaten Jayawijaya Petrus Mahuze di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Rabu, mengatakan 13,84 persen itu merupakan capaian selama triwulan satu dan dua tahun 2017.
"Berdasarkan hasil evaluasi, kinerja sampai semester I 2017 itu baru rata-rata 12,54 persen setiap OPD. Sedangkan dari sisi penyerapan anggaran baru 13,84 persen dan ini masih sangat minim. Idealnya itu sekitar 60 persen sampai dengan semester satu ini," katanya.
Petrus memastikan sudah menyampaikan kepada pimpinan OPD untuk bersama-sama lebih giat agar penyerapan anggaran dan kinerja pelayanan lebih baik.
"Kami mendorong OPD mengefektifkan waktu yang kurang lebih empat bulan ke depan untuk meningkatkan kinerja," katanya.
Menurut dia, penyebab 30 OPD rendah dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah masalah administrasi.
"Misalnya terkait surat-surat keputusan atau penunjukan pejabat pengelola kegiatan, kalau dari aspek teknis mungkin dari sisi gagal lelang, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang sudah seharusnya dilakukan lelang tetapi belum berjalan," katanya.
Pertemuan dan evaluasi kinerja bersama pimpinan OPD dilakukan di Ruang Rapat Bappeda Jayawijaya, Rabu siang.
"Kita sudah punya target dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan setiap tiga bulan akan kita evaluasi," katanya. (*)