Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta pengurusan 10 persen saham Freeport dari divestasi dilakukan melalui satu pintu, yakni dari pihak setempat.
Gubernur Papua Lukas Enembe dalam siaran persnya kepada Antara di Jayapura, Selasa, mengatakan, tidak boleh ada kelompok tertentu maupun golongan yang akan mengurus masalah 10 persen divestasi saham tersebut dengan pemerintah pusat.
"Melainkan Pemprov Papua bersama pemerintah kabupaten yang berada di sekitar PT Freeport Indonesia (FI) dan masyarakat adatnya yang nantinya membahas secara detail," katanya.
Lukas menjelaskan, pihaknya mengharapkan kelompok dan golongan tertentu menghentikan manuver dalam masalah 10 persen divestasi saham ini.
"Semua satu pintu, yakni melalui kami di Pemprov Papua dan sejumlah kabupaten di sekitar serta masyarakat adat," ujarnya.
Dia menuturkan, pihaknya akan melakukan pembahasan secara detail bersama beberapa bupati di sekitar areal PTFI dan masyarakat adat untuk teknisnya.
"Dalam artian kalau pemerintah pusat sudah memberikan 10 persen, maka akan dibeli kemudian teknis pembeliannya akan dibahas secara detail," katanya.
Dia menambahkan, pihaknya akan mengikuti perkembangan bagaimana tata caranya dan akan didiskusikan secara teknis.
"Termasuk masalah nominal jumlah dana yang belum diketahui berapa sehingga masyarakat Papua diharapkan bisa mengikuti perkembangan masalah saham ini dan tidak perlu melakukan gerakan tambahan sebab masyarakat sudah memiliki 10 persen divestasi saham PTFI," katanya. (*)
Gubernur Papua Lukas Enembe dalam siaran persnya kepada Antara di Jayapura, Selasa, mengatakan, tidak boleh ada kelompok tertentu maupun golongan yang akan mengurus masalah 10 persen divestasi saham tersebut dengan pemerintah pusat.
"Melainkan Pemprov Papua bersama pemerintah kabupaten yang berada di sekitar PT Freeport Indonesia (FI) dan masyarakat adatnya yang nantinya membahas secara detail," katanya.
Lukas menjelaskan, pihaknya mengharapkan kelompok dan golongan tertentu menghentikan manuver dalam masalah 10 persen divestasi saham ini.
"Semua satu pintu, yakni melalui kami di Pemprov Papua dan sejumlah kabupaten di sekitar serta masyarakat adat," ujarnya.
Dia menuturkan, pihaknya akan melakukan pembahasan secara detail bersama beberapa bupati di sekitar areal PTFI dan masyarakat adat untuk teknisnya.
"Dalam artian kalau pemerintah pusat sudah memberikan 10 persen, maka akan dibeli kemudian teknis pembeliannya akan dibahas secara detail," katanya.
Dia menambahkan, pihaknya akan mengikuti perkembangan bagaimana tata caranya dan akan didiskusikan secara teknis.
"Termasuk masalah nominal jumlah dana yang belum diketahui berapa sehingga masyarakat Papua diharapkan bisa mengikuti perkembangan masalah saham ini dan tidak perlu melakukan gerakan tambahan sebab masyarakat sudah memiliki 10 persen divestasi saham PTFI," katanya. (*)