Jayapura (Antaranews Papua) - Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua mengakui maraknya pemekaran desa di wilayahnya menjadi salah satu kendala dalam penyaluran dana Program Strategis Pembangunan Kampung (Prospek) beberapa tahun terakhir ini.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Donatus Motte di Jayapura, Rabu mengatakan masalah mulai muncul ketika dana Prospek yang sudah dianggarkan untuk misalnya 10 kampung, kini diminta agar dibagi rata ke 20 kampung ditambah dengan yang baru terbentuk.
"Jumlah kampung sebelum dana desa bergulir mencapai sekitar 3.800-an, angka ini kemudian berkembang menjadi 5.400-an, setelah dana desa mulai bergulir," katanya.
Menurut Donatus, sementara bila dibagi rata, jumlahnya per kampung tak mencapai Rp100 juta sebagaimana yang diamanatkan Perdasus, sehingga jika pun dibagi maka itu akan bertentangan dengan Perdasus yang mengamanatkan pembagian dana Prospek per kampung minimal Rp100 juta.
"Kendala lainnya dalam penyaluran dana Prospek, yakni transfernya kini yang tak lagi langsung diarahkan ke rekening kampung, bahkan berdasarkan laporan yang diterima, ada oknum kepala daerah yang justru menggunakan dana Prospek untuk kepentingan pribadi," ujarnya.
Dia menjelaskan kini setelah ada usulan untuk merubah penyaluran Prospek yang tak lagi langsung ke rekening kampung, jutsru dampaknya tak terasa maksimal.
"Ini memang menjadi kendala karena kalau dulu untuk Prospek sangat diakui masyarakat kampung, di mana dengan Rp100 juta yang ada, masyarakat kampung bisa berbuat sesuatu," katanya lagi.
Dia menambahkan sehingga hal ini perlu dikaji kembali agar penyalurannya ke depan bisa memberikan dampak yang positif bagi kemajuan masyarakat Papua di wilayah perkampungan. (*)
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Donatus Motte di Jayapura, Rabu mengatakan masalah mulai muncul ketika dana Prospek yang sudah dianggarkan untuk misalnya 10 kampung, kini diminta agar dibagi rata ke 20 kampung ditambah dengan yang baru terbentuk.
"Jumlah kampung sebelum dana desa bergulir mencapai sekitar 3.800-an, angka ini kemudian berkembang menjadi 5.400-an, setelah dana desa mulai bergulir," katanya.
Menurut Donatus, sementara bila dibagi rata, jumlahnya per kampung tak mencapai Rp100 juta sebagaimana yang diamanatkan Perdasus, sehingga jika pun dibagi maka itu akan bertentangan dengan Perdasus yang mengamanatkan pembagian dana Prospek per kampung minimal Rp100 juta.
"Kendala lainnya dalam penyaluran dana Prospek, yakni transfernya kini yang tak lagi langsung diarahkan ke rekening kampung, bahkan berdasarkan laporan yang diterima, ada oknum kepala daerah yang justru menggunakan dana Prospek untuk kepentingan pribadi," ujarnya.
Dia menjelaskan kini setelah ada usulan untuk merubah penyaluran Prospek yang tak lagi langsung ke rekening kampung, jutsru dampaknya tak terasa maksimal.
"Ini memang menjadi kendala karena kalau dulu untuk Prospek sangat diakui masyarakat kampung, di mana dengan Rp100 juta yang ada, masyarakat kampung bisa berbuat sesuatu," katanya lagi.
Dia menambahkan sehingga hal ini perlu dikaji kembali agar penyalurannya ke depan bisa memberikan dampak yang positif bagi kemajuan masyarakat Papua di wilayah perkampungan. (*)