Biak (ANTARA) - Asosiasi Bupati wilayah adat Saereri meliputi Kabupaten Biak, Supiori,Yapen dan Waropen menyebut percepatan aspirasi pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua Utara untuk percepatan akselerasi pembangunan di kawasan setempat.
"Adanya pemekaran Papua Utara dapat memperpendek rentang kendali pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan serta membuka lowongan kerja bagi anak-anak adat Saereri," kata Ketua Asosiasi Bupati wilayah adat Saereri, Markus Octovianus Mansnembra di Biak, Rabu.
Ia mengatakan pemekaran Provinsi Papua Utara merupakan satu yang harus dituntaskan pemerintah pusat supaya wilayah adat Saereri lebih maju dan daerah berkembang pembangunannya.
Markus mengatakan aspirasi masyarakat dan asosiasi Bupati Saereri tentang pemekaran DOB Papua Utara sudah dikonsultasikan dengan pemerintah pusat di Jakarta.
Asosiasi Bupati Saereri, kata Markus, sudah menyampaikan aspirasi Papua Utara ke Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jakarta,DPR,DPD, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, kementerian terkait serta pimpinan pusat partai politik.
"Ya tuntutan pemekaran Provinsi Papua Utara merupakan untuk kemajuan bersama dan pemerataan pembangunan daerah di Saereri seperti Biak, Supiori, Yapen Kepulauan dan Kabupaten Waropen," katanya.
Dia mengatakan Asosiasi Bupati wilayah adat Saereri terus memperjuangkan aspirasi tuntutan DOB pemekaran Papua Utara
Markus yang juga Bupati Biak mengatakan aspirasi DOB ini demi kepentingan bersama masyarakat wilayah adat Saereri dalam upaya percepatan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Asosiasi Bupati wilayah adat Saereri meneruskan keinginan aspirasi masyarakat supaya Provinsi Papua Utara segera terwujud lewat agenda program legislasi nasional DPR RI," ujarnya.
Hingga,Rabu (15/10) aspirasi pemekaran Papua Utara terus bergema disuarakan pada lokakarya pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Biak Numfor.
