Biak (Antaranews Papua) - Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi telah menambah jumlah anggaran pelayanan kesehatan program Kartu Papua Sehat (KPS) tahun 2018 sebesar Rp10,5 miliar untuk rumah sakit umum daerah (RSUD) Biak.
Kepala Dinas Kesehatan Papua Aloysius Giyai menjawab Antara seusai HUT RSUD ke-55, di Biak, Kamis, mengatakan, peningkatan dana KPS di RSUD dari Rp7,5 miliar pada 2017 sebagai bukti nyata komitmen pemerintah Provinsi Papua untuk perbaikan kualitas layanan kesehatan khusus orang asli Papua.
"Program KPS merupakan kebijakan Gubernur Papua periode 2013-2018 Lukas Enembe sebagai aksi nyata memberikan proteksi kemudahan pelayanan kesehatan khusus kepada masyarakat asli Papua yang berobat rawat jalan hingga rawat inap di RSUD," ungkap Kadinkes Aloysius Giyai.
Kepada manajemen RSUD Biak, diharapkan dapat memanfaatkan peningkatan anggaran KPS 2018 untuk melayani pasien orang asli Papua yang berobat.
Pelayanan kesehatan yang dibiayai dana KPS, lanjut Aloysius Giyai, harus lebih baik karena langsung menyentuh kebutuhan warga asli Papua.
"Penambahan dana KPS diharapkan berkotribusi nyata terhadap pelayanan pasien di RSUD Biak," kata Aloysius Giay
Sementara itu, Plt Direktur RSUD Biak R Ricardo Mayor mengakui, pasien pengguna KPS di RSUD Biak setiap tahun mengalami peningkatan signifikan karena sebagai rumah sakit rujukan regional.
Ricardo menyebut pasien yang berobat ke RSUD Biak berasal dari kabupaten se-Kawasan Teluk Saereri diantaranya dari Kabupaten Supiori, Yapen Kepulauan, Waropen, serta Kabupaten Mamberamo Raya.
"Pemanfaatan dana KPS yang diberikan pemprov Papua untuk memenuhi kebutuhan membeli obat-obatan dan bahan medis habis pakai," ungkap Ricardo.
Pada puncak perayaan HUT ke-55 RSUD Biak dilakukan acara pengucapan syukur dan lomba menari dan cuci tangan pakai sabun bagi petugas medis di RSUD Biak Jalan Sriwijaya Kelurahan Brambaken Distrik Samofa.(*)
Kepala Dinas Kesehatan Papua Aloysius Giyai menjawab Antara seusai HUT RSUD ke-55, di Biak, Kamis, mengatakan, peningkatan dana KPS di RSUD dari Rp7,5 miliar pada 2017 sebagai bukti nyata komitmen pemerintah Provinsi Papua untuk perbaikan kualitas layanan kesehatan khusus orang asli Papua.
"Program KPS merupakan kebijakan Gubernur Papua periode 2013-2018 Lukas Enembe sebagai aksi nyata memberikan proteksi kemudahan pelayanan kesehatan khusus kepada masyarakat asli Papua yang berobat rawat jalan hingga rawat inap di RSUD," ungkap Kadinkes Aloysius Giyai.
Kepada manajemen RSUD Biak, diharapkan dapat memanfaatkan peningkatan anggaran KPS 2018 untuk melayani pasien orang asli Papua yang berobat.
Pelayanan kesehatan yang dibiayai dana KPS, lanjut Aloysius Giyai, harus lebih baik karena langsung menyentuh kebutuhan warga asli Papua.
"Penambahan dana KPS diharapkan berkotribusi nyata terhadap pelayanan pasien di RSUD Biak," kata Aloysius Giay
Sementara itu, Plt Direktur RSUD Biak R Ricardo Mayor mengakui, pasien pengguna KPS di RSUD Biak setiap tahun mengalami peningkatan signifikan karena sebagai rumah sakit rujukan regional.
Ricardo menyebut pasien yang berobat ke RSUD Biak berasal dari kabupaten se-Kawasan Teluk Saereri diantaranya dari Kabupaten Supiori, Yapen Kepulauan, Waropen, serta Kabupaten Mamberamo Raya.
"Pemanfaatan dana KPS yang diberikan pemprov Papua untuk memenuhi kebutuhan membeli obat-obatan dan bahan medis habis pakai," ungkap Ricardo.
Pada puncak perayaan HUT ke-55 RSUD Biak dilakukan acara pengucapan syukur dan lomba menari dan cuci tangan pakai sabun bagi petugas medis di RSUD Biak Jalan Sriwijaya Kelurahan Brambaken Distrik Samofa.(*)