Jakarta (Antaranews Papua) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sembilan orang, salah satunya anggota DPR RI.
"KPK mengamankan satu orang anggota DPR RI dan beberapa orang lain yang kami duga sebagai pihak pemberi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Sabtu dini hari.
Total ada sembilan orang yang diamankan pada Jumat (4/5) malam dari beberapa tempat di Jakarta.
"Sembilan orang yang diamankan terdiri dari anggota DPR RI yang membidangi keuangan, swasta dan unsur lain. Uang yang diamankan sekitar ratusan juta rupiah diduga terkait dengan proses usulan penganggaran," tambah Febri.
KPK menduga telah terjadi transaksi pemberian uang kepada penyelenggara negara.
"Pemeriksaan kita punya waktu paling lama 24 jam untuk melakukan proses pemeriksaan tersebut," ungkap Febri.
Ia menyatakan kesembilan orang itu sudah berada di kantor KPK.
"Setelah 1 x 24 jam kami akan sampaikan hasilkan kepada publik," tambah Febri.
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan prihatin masih adanya anggota DPR RI yang terkena operasi tangkap tangan oleh KPK atas dugaan kasus korupsi, di tengah upaya dewan membangun kepercayaan publik.
"Sebagai pimpinan DPR RI, tentu saya prihatin dan menyesalkan, masih adaya peristiwa tangkap tangan oleh KPK terhadap anggota DPR RI," katanya ketika dihubungi melalui telepon selulernya.
Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet itu mengakui tidak mudah mendorong 560 anggota DPR RI dari 10 partai politik dan berasal dari berbagai latar belakang untuk membangun langkah bersama membangun citra positif dan menjaga marwah DPR RI.
"Saya berharap, peristiwa tangkap tangan ini adalah yang terakhir, karena DPR RI sedang dan terus berbenah diri dan menjaga agar partai-partai yang kini berada di Senayan tetap terjaga elektoralnya menjelang Pemilu 2019," katanya.
Bamsoet juga berharap partai politik-partai politik yang kini berada di parlemen dapat bertahan pada periode berikutnya, 2019-2024, meskipun persyaratan "parliamentary threshold" naik menjadi empat persen.
Politikus Partai Golkar itu menegaskan sebagai ketua DPR RI dirinya bertekad segera mewujudkan DPR RI sebagai lembaga parlemen modern dan terpercaya.
"Tujuannya, agar DPR RI tidak kalah dengan parlemen negara lain serta tertinggal dari perkembangan zaman. Berbagai perbaikan terus dilakukan untuk menuju parlemen modern sesuai dengan perkembangan dan kondisi era milenial," katanya. (*)
"KPK mengamankan satu orang anggota DPR RI dan beberapa orang lain yang kami duga sebagai pihak pemberi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Sabtu dini hari.
Total ada sembilan orang yang diamankan pada Jumat (4/5) malam dari beberapa tempat di Jakarta.
"Sembilan orang yang diamankan terdiri dari anggota DPR RI yang membidangi keuangan, swasta dan unsur lain. Uang yang diamankan sekitar ratusan juta rupiah diduga terkait dengan proses usulan penganggaran," tambah Febri.
KPK menduga telah terjadi transaksi pemberian uang kepada penyelenggara negara.
"Pemeriksaan kita punya waktu paling lama 24 jam untuk melakukan proses pemeriksaan tersebut," ungkap Febri.
Ia menyatakan kesembilan orang itu sudah berada di kantor KPK.
"Setelah 1 x 24 jam kami akan sampaikan hasilkan kepada publik," tambah Febri.
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan prihatin masih adanya anggota DPR RI yang terkena operasi tangkap tangan oleh KPK atas dugaan kasus korupsi, di tengah upaya dewan membangun kepercayaan publik.
"Sebagai pimpinan DPR RI, tentu saya prihatin dan menyesalkan, masih adaya peristiwa tangkap tangan oleh KPK terhadap anggota DPR RI," katanya ketika dihubungi melalui telepon selulernya.
Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet itu mengakui tidak mudah mendorong 560 anggota DPR RI dari 10 partai politik dan berasal dari berbagai latar belakang untuk membangun langkah bersama membangun citra positif dan menjaga marwah DPR RI.
"Saya berharap, peristiwa tangkap tangan ini adalah yang terakhir, karena DPR RI sedang dan terus berbenah diri dan menjaga agar partai-partai yang kini berada di Senayan tetap terjaga elektoralnya menjelang Pemilu 2019," katanya.
Bamsoet juga berharap partai politik-partai politik yang kini berada di parlemen dapat bertahan pada periode berikutnya, 2019-2024, meskipun persyaratan "parliamentary threshold" naik menjadi empat persen.
Politikus Partai Golkar itu menegaskan sebagai ketua DPR RI dirinya bertekad segera mewujudkan DPR RI sebagai lembaga parlemen modern dan terpercaya.
"Tujuannya, agar DPR RI tidak kalah dengan parlemen negara lain serta tertinggal dari perkembangan zaman. Berbagai perbaikan terus dilakukan untuk menuju parlemen modern sesuai dengan perkembangan dan kondisi era milenial," katanya. (*)