Jayapura (Antaranews Papua) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Asmat meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua menambah alokasi dana otonomi khusus untuk bidang kesehatan di kabupaten tersebut.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan Asmat dr Steven Langi ketika dikonfirmasi dari Jayapura, Jumat mengatakan dana otonomi khusus yang diterima setiap tahun sebesar Rp14 miliar untuk membiayai pelayanan kesehatan warga setempat namun tidak cukup.
Dana itu masih sangat kurang karena jika dihitung dengan jumlah orang asli Papua dengan letak geografis wilayah yang susah dijangkau, satu kali pelayanan saja dana yang dikeluarkan untuk membeli bahan bakar minya (BBM) cukup besar.
"Belum dihitung dengan bahan kontak, transportasi dan sebagainya, seharusnya kalau kontinyu satu tahun itu seharusnya tiga kali kunjungan dari puskesmas," ujarnya.
Akan tetapi, kata dia, karena keterbatasan dana, maka tiap puskesmas hanya satu kali melakukan kunjungan sekaligus melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
"Namun dengan keterbatasan dana itu bukan berarti mengurangi semangat kami untuk melakukan pelayanan, tetap kami melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di kampung-kampung,"ujarnya.
Dia menyebutkan, Dinkes dan puskesmas yang ada memaksimalkan dana yang ada untuk menopang pelayanan kesehatan di kabupaten itu. Dana-dana lain yang bersumber dari dana otsus juga manfaatkan untuk membeckap pelayanan kesehatan.
"Dinas Kesehatan Asmat dan masing-masing puskesmas sangat berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua karena dana otsus 15 persen itu sangat bermanfaat dan menopang pelayanan khususnya pelayanan bagi orang asli Papua," ujar Steven. (*)
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan Asmat dr Steven Langi ketika dikonfirmasi dari Jayapura, Jumat mengatakan dana otonomi khusus yang diterima setiap tahun sebesar Rp14 miliar untuk membiayai pelayanan kesehatan warga setempat namun tidak cukup.
Dana itu masih sangat kurang karena jika dihitung dengan jumlah orang asli Papua dengan letak geografis wilayah yang susah dijangkau, satu kali pelayanan saja dana yang dikeluarkan untuk membeli bahan bakar minya (BBM) cukup besar.
"Belum dihitung dengan bahan kontak, transportasi dan sebagainya, seharusnya kalau kontinyu satu tahun itu seharusnya tiga kali kunjungan dari puskesmas," ujarnya.
Akan tetapi, kata dia, karena keterbatasan dana, maka tiap puskesmas hanya satu kali melakukan kunjungan sekaligus melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
"Namun dengan keterbatasan dana itu bukan berarti mengurangi semangat kami untuk melakukan pelayanan, tetap kami melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di kampung-kampung,"ujarnya.
Dia menyebutkan, Dinkes dan puskesmas yang ada memaksimalkan dana yang ada untuk menopang pelayanan kesehatan di kabupaten itu. Dana-dana lain yang bersumber dari dana otsus juga manfaatkan untuk membeckap pelayanan kesehatan.
"Dinas Kesehatan Asmat dan masing-masing puskesmas sangat berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua karena dana otsus 15 persen itu sangat bermanfaat dan menopang pelayanan khususnya pelayanan bagi orang asli Papua," ujar Steven. (*)