Jayapura (Antaranews Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua siap membuka jalur pelayaran dari Jayapura ke Madang, Papua Nugini (PNG) sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Letter of Intent (LoI) Sister Province pada Minggu (21/10).
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Reky D. Ambrauw, di Jayapura, Rabu, mengatakan persiapan pembukaan jalur pelayaran ini dilakukan dengan membahas bersama instansi terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Perbatasan dan Kerja sama Luar Negeri, PT. Pelindo IV Jayapura, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
"Dari hasil pertemuan yang digelar, pada prinsipnya semua instansi terkait mendukung, sehingga ke depan tinggal membahas hal lainnya seperti aturan-aturannya," katanya.
Menurut Reky, pihaknya telah membuat suatu kesimpulan, tinggal bagaimana dari pihak pengusaha atau dari perusahaan yang berada di Provinsi Madang membuka agen di Jayapura, untuk membantu komunikasi dengan instansi terkait.?
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua dan Madang, Papua Nugini (PNG) menandatangani Letter of Intent (LoI) Sister Province yang mengakomodir kerja sama berbagai bidang di Gedung Negara Jayapura pada Minggu malam (21/10).
Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan Bumi Cenderawasih dan Madang memiliki pelabuhan yang siap secara infrastruktur, di mana masing-masing kota sudah menjalankan impor dan ekspor komoditi, seperti kayu maupun barang-barang kebutuhan lainnya.
"Pelabuhan Jayapura sudah memiliki kantor bea cukai dan karantina yang mana sudah melakukan ekspor kayu, demikian juga Pelabuhan Madang, secara teknis, kerja sama perdagangan sudah bisa dilakukan," katanya.
Senada dengan Lukas Enembe, Gubernur Madang Peter Yama mengatakan Madang merupakan kota ketiga di PNG yang pelabuhannya bisa melakukan aktivitas ekspor impor, setelah Port Moresby dan Lae, di mana komitmennya untuk mewujudkan Sister Province sama kuatnya dengan komitmen Gubernur Papua.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Reky D. Ambrauw, di Jayapura, Rabu, mengatakan persiapan pembukaan jalur pelayaran ini dilakukan dengan membahas bersama instansi terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Perbatasan dan Kerja sama Luar Negeri, PT. Pelindo IV Jayapura, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
"Dari hasil pertemuan yang digelar, pada prinsipnya semua instansi terkait mendukung, sehingga ke depan tinggal membahas hal lainnya seperti aturan-aturannya," katanya.
Menurut Reky, pihaknya telah membuat suatu kesimpulan, tinggal bagaimana dari pihak pengusaha atau dari perusahaan yang berada di Provinsi Madang membuka agen di Jayapura, untuk membantu komunikasi dengan instansi terkait.?
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua dan Madang, Papua Nugini (PNG) menandatangani Letter of Intent (LoI) Sister Province yang mengakomodir kerja sama berbagai bidang di Gedung Negara Jayapura pada Minggu malam (21/10).
Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan Bumi Cenderawasih dan Madang memiliki pelabuhan yang siap secara infrastruktur, di mana masing-masing kota sudah menjalankan impor dan ekspor komoditi, seperti kayu maupun barang-barang kebutuhan lainnya.
"Pelabuhan Jayapura sudah memiliki kantor bea cukai dan karantina yang mana sudah melakukan ekspor kayu, demikian juga Pelabuhan Madang, secara teknis, kerja sama perdagangan sudah bisa dilakukan," katanya.
Senada dengan Lukas Enembe, Gubernur Madang Peter Yama mengatakan Madang merupakan kota ketiga di PNG yang pelabuhannya bisa melakukan aktivitas ekspor impor, setelah Port Moresby dan Lae, di mana komitmennya untuk mewujudkan Sister Province sama kuatnya dengan komitmen Gubernur Papua.