Wamena (ANTARA) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, mengoptimalkan pelayanan bagi warga daerah setempat.
Hal itu menyusul adanya aksi protes oleh warga Kabupaten Jayawijaya yang ingin mengurus dokumen kependudukan namun dibatasi 20 orang per hari oleh Disdukcapil Kabupaten Jayawijaya, padahal yang mengurus dokumen hampir ratusan orang.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya Kenius Tabuni saat dihubungi dari Wamena, Jumat, mengatakan pihaknya saat ini tidak lagi membatasi pengurusan dokumen kependudukan.
“Sesuai arahan dari bapak bupati dan wakil bupati Jayawijaya untuk pelayanan kependudukan perlu ditingkatkan, maka kami tidak membatasi jumlah orang yang akan mengurus dokumen kependudukan,” katanya.
Menurut Kenius, sesuai arahan kepala daerah, pihaknya saat ini terus memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat Kabupaten Jayawijaya.
“Kami tetap berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat di Jayawijaya, sehingga jumlah orangnya tidak lagi dibatasi hingga jam kerja usai,” ujarnya.
Dari pantauan ANTARA di hari terakhir kerja sebelum libur Paskah, Kamis (17/4), jumlah orang yang mengurus dokumen kependudukan ratusan orang. Itu terlihat dari jumlah kursi yang disediakan tidak mampu menampung warga sehingga ada yang berdiri hingga ke luar pagar Kantor Disdukcapil Kabupaten Jayawijaya.
Dia menjelaskan saat ini karena telah tahun terakhir kelulusan pelajar di semua tingkatan satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP hingga SMA/SMK, maka banyak orang tua yang mengurus dokumen kependudukan untuk keperluan pendidikan.
“Oleh karena itu, kami saat ini memprioritaskan pengurusan dokumen bagi pelajar sehingga mereka tidak terhambat dalam proses seleksi untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Jadi, pegawai sudah kami arahkan untuk memprioritaskan dokumen kependudukan bagi pelajar,” katanya.
Dia menambahkan, pelayanan telah dilakukan setelah aksi protes itu hingga hari terakhir kerja sebelum libur Paskah, Kamis (17/4).
“Setelah pelayanan kami optimalkan dengan pegawai yang agak kerja ekstra maka tidak ada lagi aksi protes yang dilakukan oleh warga karena petugas tetap melayani berapa pun jumlahnya,” ujar dia.
