Jayapura (ANTARA News Papua) - Tokoh masyarakat di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Yek Lokbere mengadukan permasalahan kesehatan di kabupaten itu pascapembantaian para pekerja konstruksi pada awal Desember 2018, ke Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) di Jayapura, Kamis.
Yek Lokbere mengaku mendatangi kantor UP2KP untuk mengajukan permasalahan kesehatan di daerahnya.
"Kami juga minta agar pelayanan kesehatan di Nduga diperbanyak lagi, tidak hanya terfokus di Distrik Mbua saja tetapi juga di Distrik Yigi dan 30 distrik lainnya," ujarnya.
Menurut Yek, pasien yang terluka pasca kejadian Nduga yang mengalami patah kaki agar bisa dilakukan penanganan lanjut.
"Jadi tidak hanya pelayanan dasar, karena banyak yang terluka lalu membusuk, untuk itu perlu ditangani," tambah Lokbere di lembar form pengaduan yang diajukan ke UP2KP.
Yek mengaku berasal dari Distrik Yigi dan sengaja mendatangi Kantor UP2KP, lembaga pengawal kesehatan Papua itu, di Jalan Baru Kotaraja itu bersama Yuli Yanenap, salah seorang guru SMP di Mbua.
Mereka diterima oleh sejumlah staf Bidang Pengaduan UP2KP. Kepada UP2KP, Lokbere meminta agar lembaga ini bisa memperjuangkan aspirasinya kepada Dinas Kesehatan agar masyarakat kembali mengakses pelayanan kesehatan seperti biasa.
Yek juga meminta Pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Dinas Kesehatan Papua membantu Dinas Kesehatan setempat untuk mengaktifkan kembali pelayanan kesehatan di sejumlah Puskesmas di daerahnya.
Sebab berdasarkan laporan yang diterimanya, banyak petugas kesehatan meninggalkan Nduga pasca insiden penembakan karyawan PT Istaka Karya yang diduga dilakukan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) awal Desember 2018.
"Kami sampaikan apresiasi kepada Pak Gubernur Lukas Enembe karena sudah berikan bantuan berupa makanan. Tetapi kami juga butuh pelayanan kesehatan," ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Aloysius Giyai mengatakan pihaknya sudah mengirim tim kesehatan ke Kabupaten Nduga untuk melakukan pengobatan massal dan melayani kesehatan warga setempat.
Tim kesehatan itu sudah dikirim ke Nduga sejak Senin, 7 Januari 2019. Tim tersebut dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis AIDS, TB dan Malaria (ATM) Dinkes Papua dr. Beeri Wopari.
Yek Lokbere mengaku mendatangi kantor UP2KP untuk mengajukan permasalahan kesehatan di daerahnya.
"Kami juga minta agar pelayanan kesehatan di Nduga diperbanyak lagi, tidak hanya terfokus di Distrik Mbua saja tetapi juga di Distrik Yigi dan 30 distrik lainnya," ujarnya.
Menurut Yek, pasien yang terluka pasca kejadian Nduga yang mengalami patah kaki agar bisa dilakukan penanganan lanjut.
"Jadi tidak hanya pelayanan dasar, karena banyak yang terluka lalu membusuk, untuk itu perlu ditangani," tambah Lokbere di lembar form pengaduan yang diajukan ke UP2KP.
Yek mengaku berasal dari Distrik Yigi dan sengaja mendatangi Kantor UP2KP, lembaga pengawal kesehatan Papua itu, di Jalan Baru Kotaraja itu bersama Yuli Yanenap, salah seorang guru SMP di Mbua.
Mereka diterima oleh sejumlah staf Bidang Pengaduan UP2KP. Kepada UP2KP, Lokbere meminta agar lembaga ini bisa memperjuangkan aspirasinya kepada Dinas Kesehatan agar masyarakat kembali mengakses pelayanan kesehatan seperti biasa.
Yek juga meminta Pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Dinas Kesehatan Papua membantu Dinas Kesehatan setempat untuk mengaktifkan kembali pelayanan kesehatan di sejumlah Puskesmas di daerahnya.
Sebab berdasarkan laporan yang diterimanya, banyak petugas kesehatan meninggalkan Nduga pasca insiden penembakan karyawan PT Istaka Karya yang diduga dilakukan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) awal Desember 2018.
"Kami sampaikan apresiasi kepada Pak Gubernur Lukas Enembe karena sudah berikan bantuan berupa makanan. Tetapi kami juga butuh pelayanan kesehatan," ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Aloysius Giyai mengatakan pihaknya sudah mengirim tim kesehatan ke Kabupaten Nduga untuk melakukan pengobatan massal dan melayani kesehatan warga setempat.
Tim kesehatan itu sudah dikirim ke Nduga sejak Senin, 7 Januari 2019. Tim tersebut dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis AIDS, TB dan Malaria (ATM) Dinkes Papua dr. Beeri Wopari.