Biak (ANTARA News Papua) - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Biak Numfor, Papua, selama 2018, telah menerbitkan 1.400 jenis perizinan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Dengan kemudahan pelayanan satu pintu, yang diberikan Pemkab Biak Numfor, telah mendorong peningkatan pengajuan perizinan dari pelaku usaha," ujar Kepala DPMPTSP Kabupaten Biak Numfor Herry Mulyana saat dihubungi di Biak, Papua, Minggu.
Ia mengatakan peningkatan izin UMKM berimplikasi kenaikan penerimaan retribusi daerah.
Herry menyebutkan dari target penerimaan retribusi sebesar Rp600 juta pada 2018, realiasinya mencapai Rp1 miliar lebih.
"Pada tahun 2019 ini jajaran DPMPTSP akan meningkatkan kualitas layanan berbagai proses perizinan, salah satunya melalui sistem dalam jaringan (online) melalui aplikasi layanan `Si Cantik`," ujar mantan Asisten 1 Sekda Biak itu.
Herry berharap kemudahan layanan daring di lingkungan Pemkab Biak Numfor itu mendongrak penerimaan asli daerah dari retribusi pelayanan perizinan terpadu.
Pada 2019 ini, menurut Herry, terdapat 93 jenis proses perizinan terintergrasi dari 18 organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Biak Numfor.
"Yang masih menjadi prioritas untuk pengurusan perizinan di tahun 2019 yakni IMB, izin trayek, izin usaha perdagangan, layanan kesehatan serta layanan lain yang terkait dengan pelayanan publik," ungkapnya.
Untuk mempermudah sistem layanan perizinan terpadu satu pintu, yang diberlakukan sejak 2018, Pemkab Biak Numfor telah memindahkan kantor dinas di kompleks eks Pasar Lama, Jalan Selat Makassar, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota.
"Dengan kemudahan pelayanan satu pintu, yang diberikan Pemkab Biak Numfor, telah mendorong peningkatan pengajuan perizinan dari pelaku usaha," ujar Kepala DPMPTSP Kabupaten Biak Numfor Herry Mulyana saat dihubungi di Biak, Papua, Minggu.
Ia mengatakan peningkatan izin UMKM berimplikasi kenaikan penerimaan retribusi daerah.
Herry menyebutkan dari target penerimaan retribusi sebesar Rp600 juta pada 2018, realiasinya mencapai Rp1 miliar lebih.
"Pada tahun 2019 ini jajaran DPMPTSP akan meningkatkan kualitas layanan berbagai proses perizinan, salah satunya melalui sistem dalam jaringan (online) melalui aplikasi layanan `Si Cantik`," ujar mantan Asisten 1 Sekda Biak itu.
Herry berharap kemudahan layanan daring di lingkungan Pemkab Biak Numfor itu mendongrak penerimaan asli daerah dari retribusi pelayanan perizinan terpadu.
Pada 2019 ini, menurut Herry, terdapat 93 jenis proses perizinan terintergrasi dari 18 organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Biak Numfor.
"Yang masih menjadi prioritas untuk pengurusan perizinan di tahun 2019 yakni IMB, izin trayek, izin usaha perdagangan, layanan kesehatan serta layanan lain yang terkait dengan pelayanan publik," ungkapnya.
Untuk mempermudah sistem layanan perizinan terpadu satu pintu, yang diberlakukan sejak 2018, Pemkab Biak Numfor telah memindahkan kantor dinas di kompleks eks Pasar Lama, Jalan Selat Makassar, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota.