Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Komisi IV Darori Wonodipuro mempertanyakan rencana penyaluran beras Bulog kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pengganti pemberian tunjangan uang pangan.
Darori dalam pernyataan di Jakarta, Selasa, mengatakan kebijakan itu kurang tepat karena baru bisa dilakukan apabila beras yang diberikan Bulog kepada ASN berkualitas bagus.
Namun, saat ini, kualitas beras Bulog dalam keadaan kurang baik karena terlalu lama menumpuk di gudang hingga tiga-empat bulan akibat Bulog mengalami kesulitan dalam penyaluran.
Untuk itu, ia meminta peninjauan kembali rencana tersebut terutama dalam hal penyimpanan dan transportasi penyaluran beras agar tidak menyulitkan Bulog maupun para ASN.
"Kalau lima bulan, warnanya berubah dan tidak bagus. Sekarang beras yang mau dibagikan bagaimana kondisinya? Terus pegawai yang tinggal jauh seperti di Bogor, apa bisa bawa berasnya naik bis? dari segi angkutan bagaimana, apa didrop ke daerahnya?," katanya.
Menanggapi kondisi tersebut, Darori akan meminta adanya Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Bulog terkait kebijakan yang diduga dilakukan untuk menghabiskan stok di gudang sebanyak dua juta ton ini.
"Harus dipikirkan itu. Kami akan tanyakan dalam RDP dengan Bulog, kenapa begini," kata anggota DPR Fraksi Partai Gerindra ini.
Dalam kesempatan terpisah, peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Assyifa Szami Ilman mengatakan rencana kebijakan untuk menyalurkan beras Bulog kepada para ASN membutuhkan pertimbangan matang.
Menurut dia, kebijakan itu jangan sampai memberikan dampak kepada lesunya perdagangan beras di pasaran yang dapat menekan pendapatan para pedagang.
"Misalkan nanti diberikan secara gratis kepada PNS, artinya jumlah permintaan beras di pasaran bisa menurun. Selain itu, biaya penyalurannya seperti apa, juga harus dipertimbangkan," kata Ilman.
Ia juga menambahkan salah satu penyebab rendahnya serapan Bulog terhadap gabah kering panen (GKP) dari petani lokal karena masalah penyaluran.
Kondisi ini, menurut dia, juga membuat para petani lebih memilih untuk menjual gabah kepada para tengkulak, karena ikut menyebabkan rendahnya Harga Pokok Penjualan (HPP).
"Dalam pengertian, kenapa serapannya belum banyak, karena Bulog juga bingung penyalurannya seperti apa. Apalagi penyaluran itu kan sebagai bentuk bagi Bulog untuk mendapatkan pendapatan," ujarnya.
Darori dalam pernyataan di Jakarta, Selasa, mengatakan kebijakan itu kurang tepat karena baru bisa dilakukan apabila beras yang diberikan Bulog kepada ASN berkualitas bagus.
Namun, saat ini, kualitas beras Bulog dalam keadaan kurang baik karena terlalu lama menumpuk di gudang hingga tiga-empat bulan akibat Bulog mengalami kesulitan dalam penyaluran.
Untuk itu, ia meminta peninjauan kembali rencana tersebut terutama dalam hal penyimpanan dan transportasi penyaluran beras agar tidak menyulitkan Bulog maupun para ASN.
"Kalau lima bulan, warnanya berubah dan tidak bagus. Sekarang beras yang mau dibagikan bagaimana kondisinya? Terus pegawai yang tinggal jauh seperti di Bogor, apa bisa bawa berasnya naik bis? dari segi angkutan bagaimana, apa didrop ke daerahnya?," katanya.
Menanggapi kondisi tersebut, Darori akan meminta adanya Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Bulog terkait kebijakan yang diduga dilakukan untuk menghabiskan stok di gudang sebanyak dua juta ton ini.
"Harus dipikirkan itu. Kami akan tanyakan dalam RDP dengan Bulog, kenapa begini," kata anggota DPR Fraksi Partai Gerindra ini.
Dalam kesempatan terpisah, peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Assyifa Szami Ilman mengatakan rencana kebijakan untuk menyalurkan beras Bulog kepada para ASN membutuhkan pertimbangan matang.
Menurut dia, kebijakan itu jangan sampai memberikan dampak kepada lesunya perdagangan beras di pasaran yang dapat menekan pendapatan para pedagang.
"Misalkan nanti diberikan secara gratis kepada PNS, artinya jumlah permintaan beras di pasaran bisa menurun. Selain itu, biaya penyalurannya seperti apa, juga harus dipertimbangkan," kata Ilman.
Ia juga menambahkan salah satu penyebab rendahnya serapan Bulog terhadap gabah kering panen (GKP) dari petani lokal karena masalah penyaluran.
Kondisi ini, menurut dia, juga membuat para petani lebih memilih untuk menjual gabah kepada para tengkulak, karena ikut menyebabkan rendahnya Harga Pokok Penjualan (HPP).
"Dalam pengertian, kenapa serapannya belum banyak, karena Bulog juga bingung penyalurannya seperti apa. Apalagi penyaluran itu kan sebagai bentuk bagi Bulog untuk mendapatkan pendapatan," ujarnya.