Jayapura (ANTARA) - Kepala BI Papua Joko Supratikno mengakui hingga kini baru 11 daerah termasuk Pemprov Papua yang menerapkan sisten transfer gaji melalui rekening atau "Cash Management System" (CMS) ke aparatur sipil negara (ASN).
"Penerapan CMS itu sebagai salah satu upaya mengurangi peredaran uang tunai, karena pembayaran gaji ASN dilakukan dengan langsung mentransfer ke rekening ASN," ujarnya.
Ia menyebut 11 daerah yang sudah menerapkan CMS yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Lanny Jaya, Merauke,Asmat, Jayapura, Sarmi, Mimika, Paniai dan Kab.Boven Digul serta Pemprov Papua, kata Joko dalam keterangan persnya di Jayapura, Jumat.
Penerapan CMS itu sebagai bagian dari tahapan implementasi program elektronifikasi yang dilakukan Pemprov dan Pemda di Papua.
Adapun penyebab belum semua Pemda di Papua menerapkan system tersebut disebabkan berbagai hal yaitu keterbatasan infrastruktur teknologi, kompetensi sdm serta kondisi geografis.
Namun, BI Papua akan terus mendorong sehingga seluruh kabupaten menerapkan sistem tersebut, harap Joko. Kepala BI Papua mengakui, dengan diterapkannya elektronifikasi dalam bertransaksi maka dapat meningkatkan efisiensi dan trasparansi pemda sekaligus perencanaan ekonomi daerah menjadi lebih kuat.
“Mari kita dukung elektronifikasi transaksi pemda karena sekaligus sebagai pencegahan dalam pemberantasan korupsi,” kata Joko Supratikto.
"Penerapan CMS itu sebagai salah satu upaya mengurangi peredaran uang tunai, karena pembayaran gaji ASN dilakukan dengan langsung mentransfer ke rekening ASN," ujarnya.
Ia menyebut 11 daerah yang sudah menerapkan CMS yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Lanny Jaya, Merauke,Asmat, Jayapura, Sarmi, Mimika, Paniai dan Kab.Boven Digul serta Pemprov Papua, kata Joko dalam keterangan persnya di Jayapura, Jumat.
Penerapan CMS itu sebagai bagian dari tahapan implementasi program elektronifikasi yang dilakukan Pemprov dan Pemda di Papua.
Adapun penyebab belum semua Pemda di Papua menerapkan system tersebut disebabkan berbagai hal yaitu keterbatasan infrastruktur teknologi, kompetensi sdm serta kondisi geografis.
Namun, BI Papua akan terus mendorong sehingga seluruh kabupaten menerapkan sistem tersebut, harap Joko. Kepala BI Papua mengakui, dengan diterapkannya elektronifikasi dalam bertransaksi maka dapat meningkatkan efisiensi dan trasparansi pemda sekaligus perencanaan ekonomi daerah menjadi lebih kuat.
“Mari kita dukung elektronifikasi transaksi pemda karena sekaligus sebagai pencegahan dalam pemberantasan korupsi,” kata Joko Supratikto.