Biak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Biak Numfor akan mengandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua melakukan persiapan pelatihan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.
"Penerapan aplikasi Simda di lingkungan Pemkab Biak Numfor diharapkan dapat dipahami semua bendahara penerima dan bendahara pengeluaran setiap organisasi perangkat daerah sehingga mencegah adanya penyalahgunaan anggaran," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Biak (BPKAD) Lot Louis Yensenem M.Si dihubungi di Biak, Jumat.
Ia mengakui, program Simda merupakan hal yang sangat penting karena manakala pengelolaan keuangan daerah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku akan mengakibatkan banyak persoalan yang menjadi temuan oleh aparat pengawasan.
Berbagai temuan itu, menurut Lot Yensenem, dapat berupa temuan karena kelalaian, ketidaktahuan dan ketidakmampuan, sehingga tidak jarang akhirnya berujung ke proses hukum yang seharusnya hal tersebut tidak terjadi.
"Untuk itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pengelolaan keuangan khususnya para bendahara di lingkungan satuan kerja organisasi perangkat daerah dengan menyiapkan pelatihan Simda," ujarnya.
Kepala BPKAD Lot Yensenem mengatakan, dengan aplikasi Simda maka tidak ada lagi celah untuk melakukan penyimpangan keuangan daerah karena semua telah terprogram secara digital.
Ia berharap para bendahara penerima maupun bendahara pengeluaran setiap organisasi perangkat daerah dapat menyiapkan diri untuk mengikuti pelatihan Simda yang digelar BPKAD bekerjasama dengan BPKP perwakilan Papua. "Pelatihan binteks Simda akan menambah pengetahuan dan ketrampilan bagi bendahara dalam menggunakan Simda," katanya.
Berdasarkan data, terhitung 1 Juli 2019 Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memberlakukan layanan Simda dalam upaya mencegah adanya penyalahgunaan anggaran di berbagai OPD.
"Penerapan aplikasi Simda di lingkungan Pemkab Biak Numfor diharapkan dapat dipahami semua bendahara penerima dan bendahara pengeluaran setiap organisasi perangkat daerah sehingga mencegah adanya penyalahgunaan anggaran," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Biak (BPKAD) Lot Louis Yensenem M.Si dihubungi di Biak, Jumat.
Ia mengakui, program Simda merupakan hal yang sangat penting karena manakala pengelolaan keuangan daerah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku akan mengakibatkan banyak persoalan yang menjadi temuan oleh aparat pengawasan.
Berbagai temuan itu, menurut Lot Yensenem, dapat berupa temuan karena kelalaian, ketidaktahuan dan ketidakmampuan, sehingga tidak jarang akhirnya berujung ke proses hukum yang seharusnya hal tersebut tidak terjadi.
"Untuk itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pengelolaan keuangan khususnya para bendahara di lingkungan satuan kerja organisasi perangkat daerah dengan menyiapkan pelatihan Simda," ujarnya.
Kepala BPKAD Lot Yensenem mengatakan, dengan aplikasi Simda maka tidak ada lagi celah untuk melakukan penyimpangan keuangan daerah karena semua telah terprogram secara digital.
Ia berharap para bendahara penerima maupun bendahara pengeluaran setiap organisasi perangkat daerah dapat menyiapkan diri untuk mengikuti pelatihan Simda yang digelar BPKAD bekerjasama dengan BPKP perwakilan Papua. "Pelatihan binteks Simda akan menambah pengetahuan dan ketrampilan bagi bendahara dalam menggunakan Simda," katanya.
Berdasarkan data, terhitung 1 Juli 2019 Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memberlakukan layanan Simda dalam upaya mencegah adanya penyalahgunaan anggaran di berbagai OPD.