Asmat (ANTARA) - Manajemen PT Angkutan Sungai dan Pulau (ASDP) akan mengoperasikan KMP Binar dalam wilayah Kabupaten Asmat, Provinsi Papua pada 2020 mendatang.
Kehadiran salah satu armada ASDP ini dalam rangka membuka aksesibilitas wilayah serta menekan tingginya biaya transportasi ke daerah pedalaman di Kabupaten Asmat.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Asmat Ambo Asse Manili mengatakan bahwa awalnya KMP Binar akan berlayar dalam 2019, namun karena terkendala pasokan bahan bakar minyak (BBM), armada tersebut baru bisa dioperasionalkan pada 2020 mendatang.
“Kapal ini sudah ada di Asmat dan pangkalannya di Agats. Kita di sini belum punya depot BBM yang memadai, sehingga pelayarannya ditunda di 2020,” kata Ambo di Agats, Kamis (10/10).
Menurut dia, pemerintah daerah setempat telah merekomendasikan kepada PT ASDP untuk memasok bahan bakar minyak bagi armadanya tersebut di Timika, Kabupaten Mimika.
“Kalau BBM dipasok dari Merauke itu terlalu jauh, lebih dekat ke Timika. Tahun depan pelayarannya sudah efektif. Sementara ini trayek KMP Binar dilayani KMP Kokonau,” ujarnya.
Speedboat menjadi salah satu alat transportasi bagi masyarakat di pedalaman Kabupaten Asmat, Papua (ANTARA News Papua/HO/Eman)
Ambo menjelaskan kapal tersebut disubsidi oleh pemerintah pusat melalui APBN. Pemerintah daerah setempat hanya menentukan trayek pelayaran. Sedangkan pengoperasiannya oleh PT ASDP.
“Hasil survei bersama pihak ASDP, trayeknya itu dari Agats-Akat, Sawa Erma-Mumugu dan kembali ke Agats. Ke depan ada pengembangan trayeknya lagi,” kata dia.
Selain mendorong pelayaran KMP Binar dalam wilayah Asmat, kata Ambo, Kementerian Perhubungan berencana mendatangkan lima unit kapal di kabupaten tersebut pada akhir 2019.
“Rencananya akan diserahterimakan di akhir tahun ini. Itu sebanyak lima unit, dengan kapasitas masing-masing 30 penumpang. Kapal-kapal ini sedang dikerjakan di Palembang,” ujarnya.
Mantan Kepala Bidang Perhubungan Udara pada Dishub Kabupaten Asmat itu menjelaskan bahwa pemerintah setempat belum melakukan pembahasan terkait hal teknis pengelolaan lima unit kapal yang dialokasikan Kementerian Perhubungan tersebut.
“Nanti setelah serah terima baru dibahas. Apakah itu dioperasikan Pemkab Asmat atau diserahkan ke ASDP,” katanya.
Ambo menambahkan, kehadiran lima kapal baru di Kabupaten Asmat dalam rangka membuka aksesibilitas wilayah kabupaten itu, terutama distrik (kecamatan) dan kampung (desa) yang selama ini belum terjangkau pelayanan angkutan sungai dan penyeberangan.
“Ada beberapa simpul wilayah yang memang sampai sekarang belum terbuka dengan baik. Kehadiran kapal-kapal ini diharapkan bisa membantu masyarakat lokal,” kata dia.
Sekadar diketahui, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat mendorong pelayaran ASDP dalam Kabupaten Asmat pasca musibah KLB campak dan gizi buruk di Asmat pada awal 2018 lalu.
Kehadiran sarana transportasi sungai dan laut ini guna melayani masyarakat di sejumlah distrik. Sebab moda transportasi tersebut dinilai sangat efektif membuka akses antardistrik di Kabupaten Asmat.
“Wilayah Asmat didominasi perairan dan rawa. Pembangunan jalan beton hanya efektif dalam sebuah distrik. Sementara untuk membuka akses antardistrik dibutuhkan sarana transportasi air,” kata Bupati Asmat Elisa Kambu beberapa waktu lalu. (*/adv)
Kehadiran salah satu armada ASDP ini dalam rangka membuka aksesibilitas wilayah serta menekan tingginya biaya transportasi ke daerah pedalaman di Kabupaten Asmat.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Asmat Ambo Asse Manili mengatakan bahwa awalnya KMP Binar akan berlayar dalam 2019, namun karena terkendala pasokan bahan bakar minyak (BBM), armada tersebut baru bisa dioperasionalkan pada 2020 mendatang.
“Kapal ini sudah ada di Asmat dan pangkalannya di Agats. Kita di sini belum punya depot BBM yang memadai, sehingga pelayarannya ditunda di 2020,” kata Ambo di Agats, Kamis (10/10).
Menurut dia, pemerintah daerah setempat telah merekomendasikan kepada PT ASDP untuk memasok bahan bakar minyak bagi armadanya tersebut di Timika, Kabupaten Mimika.
“Kalau BBM dipasok dari Merauke itu terlalu jauh, lebih dekat ke Timika. Tahun depan pelayarannya sudah efektif. Sementara ini trayek KMP Binar dilayani KMP Kokonau,” ujarnya.
Ambo menjelaskan kapal tersebut disubsidi oleh pemerintah pusat melalui APBN. Pemerintah daerah setempat hanya menentukan trayek pelayaran. Sedangkan pengoperasiannya oleh PT ASDP.
“Hasil survei bersama pihak ASDP, trayeknya itu dari Agats-Akat, Sawa Erma-Mumugu dan kembali ke Agats. Ke depan ada pengembangan trayeknya lagi,” kata dia.
Selain mendorong pelayaran KMP Binar dalam wilayah Asmat, kata Ambo, Kementerian Perhubungan berencana mendatangkan lima unit kapal di kabupaten tersebut pada akhir 2019.
“Rencananya akan diserahterimakan di akhir tahun ini. Itu sebanyak lima unit, dengan kapasitas masing-masing 30 penumpang. Kapal-kapal ini sedang dikerjakan di Palembang,” ujarnya.
Mantan Kepala Bidang Perhubungan Udara pada Dishub Kabupaten Asmat itu menjelaskan bahwa pemerintah setempat belum melakukan pembahasan terkait hal teknis pengelolaan lima unit kapal yang dialokasikan Kementerian Perhubungan tersebut.
“Nanti setelah serah terima baru dibahas. Apakah itu dioperasikan Pemkab Asmat atau diserahkan ke ASDP,” katanya.
Ambo menambahkan, kehadiran lima kapal baru di Kabupaten Asmat dalam rangka membuka aksesibilitas wilayah kabupaten itu, terutama distrik (kecamatan) dan kampung (desa) yang selama ini belum terjangkau pelayanan angkutan sungai dan penyeberangan.
“Ada beberapa simpul wilayah yang memang sampai sekarang belum terbuka dengan baik. Kehadiran kapal-kapal ini diharapkan bisa membantu masyarakat lokal,” kata dia.
Sekadar diketahui, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat mendorong pelayaran ASDP dalam Kabupaten Asmat pasca musibah KLB campak dan gizi buruk di Asmat pada awal 2018 lalu.
Kehadiran sarana transportasi sungai dan laut ini guna melayani masyarakat di sejumlah distrik. Sebab moda transportasi tersebut dinilai sangat efektif membuka akses antardistrik di Kabupaten Asmat.
“Wilayah Asmat didominasi perairan dan rawa. Pembangunan jalan beton hanya efektif dalam sebuah distrik. Sementara untuk membuka akses antardistrik dibutuhkan sarana transportasi air,” kata Bupati Asmat Elisa Kambu beberapa waktu lalu. (*/adv)