Jakarta (ANTARA) - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan PKS menghormati pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada Kamis (10/10) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Jumat (11/10).
"Komunikasi politik itu wajar saja, apakah kemudian berujung koalisi di pemerintahan? Itu juga sah-sah saja jika benar terjadi sebagai sebuah pilihan politik, PKS menghormati," kata Jazuli di Jakarta, Sabtu.
Jazuli menegaskan bahwa PKS tetap berada di luar pemerintahan, agar lebih objektif memberikan masukan kepada pemerintah dalam memberikan solusi alternatif masalah bangsa.
Jazuli mengatakan, PKS tidak pernah menutup diri dari komunikasi politik apalagi untuk tujuan silaturahim kebangsaan, karena bangsa Indonesia tidak mungkin bisa dibangun sendiri namun membutuhkan kerja sama atau gotong royong untuk kemaslahatan bangsa dan negara.
Namun, dia menilai komunikasi atau silaturahim antar-elit politik tidak harus dimaknai atau dilihat sebagai bagi-bagi kekuasaan "an-sich" namun diharapkan terjadi diskusi mendalam tentang permasalahan fundamental yang dihadapi bangsa dan perspektif solusinya.
"Pimpinan negara dan elit politik diharapkan bicara solusi-solusi dan optimisme di hadapan rakyat yang menyaksikan pertemuan tersebut," ujarnya.
Dia menegaskan bahwa PKS akan lebih mantap dan objektif dalam memberikan perspektif dan alternatif solusi terhadap permasalahan bangsa jika tetap berada di luar pemerintahan.
Menurut dia, PKS ingin memberi contoh budaya politik yang sehat dan partainya tidak ingin masuk kabinet karena ingin menghormati partai-partai yang berkeringat memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Kami ingin memaksimalkan peran parlemen dalam hal 'check and balances' sesuai konstitusi. Apalagi, kami merasa tetap di Pemerintahan Republik Indonesia karena PKS punya kader-kader terbaik yang menjadi gubernur dan bupati/wali kota," katanya.
"Komunikasi politik itu wajar saja, apakah kemudian berujung koalisi di pemerintahan? Itu juga sah-sah saja jika benar terjadi sebagai sebuah pilihan politik, PKS menghormati," kata Jazuli di Jakarta, Sabtu.
Jazuli menegaskan bahwa PKS tetap berada di luar pemerintahan, agar lebih objektif memberikan masukan kepada pemerintah dalam memberikan solusi alternatif masalah bangsa.
Jazuli mengatakan, PKS tidak pernah menutup diri dari komunikasi politik apalagi untuk tujuan silaturahim kebangsaan, karena bangsa Indonesia tidak mungkin bisa dibangun sendiri namun membutuhkan kerja sama atau gotong royong untuk kemaslahatan bangsa dan negara.
Namun, dia menilai komunikasi atau silaturahim antar-elit politik tidak harus dimaknai atau dilihat sebagai bagi-bagi kekuasaan "an-sich" namun diharapkan terjadi diskusi mendalam tentang permasalahan fundamental yang dihadapi bangsa dan perspektif solusinya.
"Pimpinan negara dan elit politik diharapkan bicara solusi-solusi dan optimisme di hadapan rakyat yang menyaksikan pertemuan tersebut," ujarnya.
Dia menegaskan bahwa PKS akan lebih mantap dan objektif dalam memberikan perspektif dan alternatif solusi terhadap permasalahan bangsa jika tetap berada di luar pemerintahan.
Menurut dia, PKS ingin memberi contoh budaya politik yang sehat dan partainya tidak ingin masuk kabinet karena ingin menghormati partai-partai yang berkeringat memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Kami ingin memaksimalkan peran parlemen dalam hal 'check and balances' sesuai konstitusi. Apalagi, kami merasa tetap di Pemerintahan Republik Indonesia karena PKS punya kader-kader terbaik yang menjadi gubernur dan bupati/wali kota," katanya.