Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendorong Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dapat segera merealisasikan kerja sama antardaerah (KAD) dengan cara membentuk dan memperkuat BUMD di seluruh kabupaten/kota.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Muhammad Musaad di Jayapura, Jumat, mengatakan dalam mewujudkan program-program percepatan pembangunan daerah setempat, pihaknya percaya bahwa pendekatan bottom up merupakan metode terbaik untuk mewujudkan masyarakat Bumi Cenderawasih yang sejahtera.
"Oleh karena itu, pemprov melanjutkan kebijakan pendelegasian kewenangan pelaksanaan pembangunan dan urusan bersama ke kabupaten/kota," katanya.
Menurut Musaad, hal ini dilakukan dengan memberikan bantuan khusus yaitu dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar 80 persen yang dialokasikan untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan perekonomian rakyat serta pemenuhan infrastruktur dasar kampung.
"Dengan demikian, program-program tersebut diharapkan berdampak langsung pada kualitas hidup Orang Papua Asli," ujarnya.
Dia menjelaskan tidak hanya itu, pihaknya juga yakin melalui koordinasi yang baik, seluruh elemen yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), ke depan akan terus mampu mengendalikan inflasi.
"Sehingga kami bisa optimistis pencapaian inflasi tahun ini akan mencapai target sasaran yang telah ditetapkan, yaitu pada akhir 2019 sebesar 3,5 persen plus minus satu persen berdasarkan perhitungan year on year (yoy)," katanya lagi.
Dia menambahkan terkait dengan TPID sendiri, pihaknya mendapat laporan bahwa keterlibatan Bank Indonesia dalam setiap kegiatan juga sangat intensif yakni menjaga kelancaran distribusi melalui koordinasi lintas satuan kerja, pengelolaan ekspektasi masyarakat melalui siaran pers dan talk show, serta upaya peningkatan produksi terutama pada komoditas pangan strategis melalui klaster ketahanan pangan.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Muhammad Musaad di Jayapura, Jumat, mengatakan dalam mewujudkan program-program percepatan pembangunan daerah setempat, pihaknya percaya bahwa pendekatan bottom up merupakan metode terbaik untuk mewujudkan masyarakat Bumi Cenderawasih yang sejahtera.
"Oleh karena itu, pemprov melanjutkan kebijakan pendelegasian kewenangan pelaksanaan pembangunan dan urusan bersama ke kabupaten/kota," katanya.
Menurut Musaad, hal ini dilakukan dengan memberikan bantuan khusus yaitu dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar 80 persen yang dialokasikan untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan perekonomian rakyat serta pemenuhan infrastruktur dasar kampung.
"Dengan demikian, program-program tersebut diharapkan berdampak langsung pada kualitas hidup Orang Papua Asli," ujarnya.
Dia menjelaskan tidak hanya itu, pihaknya juga yakin melalui koordinasi yang baik, seluruh elemen yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), ke depan akan terus mampu mengendalikan inflasi.
"Sehingga kami bisa optimistis pencapaian inflasi tahun ini akan mencapai target sasaran yang telah ditetapkan, yaitu pada akhir 2019 sebesar 3,5 persen plus minus satu persen berdasarkan perhitungan year on year (yoy)," katanya lagi.
Dia menambahkan terkait dengan TPID sendiri, pihaknya mendapat laporan bahwa keterlibatan Bank Indonesia dalam setiap kegiatan juga sangat intensif yakni menjaga kelancaran distribusi melalui koordinasi lintas satuan kerja, pengelolaan ekspektasi masyarakat melalui siaran pers dan talk show, serta upaya peningkatan produksi terutama pada komoditas pangan strategis melalui klaster ketahanan pangan.